Bandung, Brilianews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Komisi IV, saat ini melakukan pemantauan langsung ke lapangan terkait pengetatan perjalanan setelah peniadaan mudik lebaran 2021.
Masa pengetatan perjalanan diberlakukan pada 18-24 Mei 2021, sesuai dengan Adendum Surat Edaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.
Kebijakan tersebut untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Salah satu poin yang dipantau ialah bagaimana kedisiplinan masyarakat serta pelaksanaan pengaturan mudik lebaran dan pengetatan terhadap kendaraan yang keluar masuk, terutama di Jawa Barat sesuai dengan himbauan pemerintah pusat maupun daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan pemantauan dilakukan untuk mengantidipasi terjadinya kenaikan kasus COVID-19 di daerah khususnya oleh masyarakat yang mudik atau datang ke daerah saat lebaran 2021.
“Perlu ada kewaspadaan kita pasca Lebaran ini apakah di setiap daerah ini ada kenaikan-kenaikan khususnya oleh masyarakat yang mungkin mudik atau pun datang ke daerah tersebut,” kata Ineu pada acara Diskusi Bersama Wakil Rakyat Jabar di gedung DPRD Jabar kota Bandung, Jumat (21/05/2021).
Berdasarkan pengawasan Komisi IV, Ineu menuturkan, ditemukan adanya titik pintu penyekatan yang dievaluasi karena kekurangan sumber daya manusia dan alat test antigen.
“Yang bertugas di satu titik penjagaan Idul Fitri kan sangat terbatas, sehingga saya melihat kemarin itu saya tanya kenapa bisa lolos (ke pemudik), ‘muhun da abdi mah angkat tabuh tilu’ (iya, soalnya saya berangkat pukul tiga). Jadi mereka itu tahu ketika masa-masa kritis, dimana di pintu-pintu penyekatan itu mungkin petugasnya sahur atau juga tidak hadir, sehingga kosong atau sebagainya,” ucapnya.
Terkait pengawasan ini, Ineu juga berharap tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat hingga yang paling bawah RT/RW juga ikut serta didalamnya.
“Kami berharap ini kan bukan hanya kerja pemerintah, harus bersama-sama dengan masyarakat, terus meminta yang paling bawah RT/RW juga untuk melihat warga di sekitarnya, terutama yang mungkin habis dari luar kota dan sebagainya agar betul-betul tertracing dengan baik, sehingga terawasi tidak ada peningkatan COVID-19 khususnya di Jawa Barat ini,” ucapnya.
Hingga saat ini, Ineu mengungkapkan, komisi-komisi di DPRD masih melakukan pengawasan terutama pasca lebaran ini di beberapa titik penyekatan.
Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris DPRD Prov Jabar Hj Ida Wahida Hidayati.
“Saat ini komisi-komisi masih memantau pasca mudik di posko-posko,” tuturnya. (Adi)
