banner 970x250

Komisi IV DPRD Jabar Prihatin Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Kota Cimahi Masih Ngontrak

Komisi IV DPRD Jabar Prihatin Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Kota Cimahi Masih Ngontrak
Komisi IV DPRD Jabar Prihatin Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Kota Cimahi Masih Ngontrak

Cimahi, Brilianews.com – Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Kota Cimahi hingga kini belum mempunyai gedung sendiri. Status bangunannya masih mengontrak.

Hal itu diketahui saat Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan Monitoring Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan Usulan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, di Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV, Kota Cimahi.

“Kantor cabang dinas wilayah IV ini letaknya di kota cimahi dan mencakup Kota Bandung, Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Dengan cakupan 4 daerah itu kantornya masih ngontrak, mereka ga punya kantor sendiri,” ucap Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady di kantor cabang dinas ESDM Wilayah IV, Kota Cimahi, Kamis (27/05/2021).

Menurut Daddy, hal ini dapat menghambat pelayanan Dinas ESDM tersebut, karena wilayah kerja mereka yang mencakup beberapa Kabupaten/Kota.

Baca Juga  Bio Farma Uji Klinis Fase Tiga Vaksin COVID-19 BUMN di Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan

“Pastilah pelayanan yang diberikan tidak maksimal,” tuturnya.

Daddy menjelaskan, ketidak maksimalan ini terbukti dari beberapa poin yang bisa mengurangi kinerja dari kantor cabang dinas ESDM, seperti pengurangan rasio elektrifikasi yang dibutuhkan.

Komisi IV DPRD Jabar Prihatin Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Kota Cimahi Masih Ngontrak
Komisi IV DPRD Jabar Prihatin Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Kota Cimahi Masih Ngontrak

“Buktinya rasio elektrifikasi yang sudah diverifikasi, hanya sekitar 8.700
dari sekitar 31 ribu.
Itu butuh dana, namun alokasi anggaran untuk itu tidak ada,” jelasnya.

Daddy juga menambahkan,
di 4 kabupaten tersebut terdapat 1.170 perusahaan pertambangan dan 2.000 titik pengguna air tanah dalam.

Dengan kondisi cabang Dinas ESDM seperti itu, akan sulit melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan pertambangan dan pengguna air tanah dalam tersebut.

Daddy mengunkapkan, data ini diminta komisi IV kepada kantor cabang dinas yang ada, sehingga bisa dijadikan argumentasi yang kuat saat melakukan pembahasan anggaran.

Baca Juga  Langgar Prokes, Pemkot Bandung Tutup Sementara Mal Festival Citylink

“Komisi IV minta data dari cabang dinas yang ada agar komisi IV mempunyai argumentasi yang kuat, ketika melakukan pembahasan anggaran. Jadi policy anggaran kita ini politik anggaran kita berkaitan dengan target-target yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), saya kira angka sesungguhnya tidak terlalu besar, kalau kita punya good will yang bagus untuk menuntaskan itu semua,” tutup Daddy. (Adi)