banner 970x250

Tiga Daerah Wakili Jawa Barat Pada Lomba Saber Pungli Tingkat Nasional

Tiga Daerah Wakili Jawa Barat Pada Lomba Saber Pungli Tingkat Nasional
Tiga Daerah Wakili Jawa Barat Pada Lomba Saber Pungli Tingkat Nasional

Bandung, Brilianews.com – Tiga daerah di Jawa Barat akan mengikuti Lomba Kota Bebas Pungli (Pungutan Liar) Tingkat Nasional Tahun 2021, yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar (Satgas Saber Pungli).

Ketiga daerah yang mewakili Jawa Barat adalah Kota Bandung, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar.

Wali Kota Bandung Oded M. Danial mengatakan menuju kompetisi utama, kota Bandung membutuhkan asistensi Satgas Saber Pungli Provinsi Jabar.

Hal tersebut penting untuk memastikan indikator-indikator yang diperlukan dalam lomba.

“Lomba kota bebas pungli nasional prosesnya memang masih panjang. Diperkirakan akan diumumkan akhir 2021. Tapi tentu saja kita harus melakukan berbagai persiapan seperti yang dipersyaratkan,” kata di Balaikota, Selasa (4/5/2021).

Baca Juga  Hari Jadi ke 213 Kota Bandung, Bey Machmudin Dorong Bandung Jadi Kota Ramah Wisatawan

Menurut Oded Kota Bandung memiliki potensi yang bisa diandalkan untuk mengikuti lomba tersebut.

Potensi tersebut antara lain kota Bandung berhasil meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD tahun 2018 dan 2019, beberapa dinas juga sudah menyandang predikat wilayah bebas korupsi, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan serta instansi vertikal Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan Negeri Bandung

Di samping itu, Pemkot Bandung terus melakukan manajemen perubahan terutama dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan zona integritas, perubahan pola pikir dan budaya kerja.

“Hingga perubahan SOP yang mengarah pada pelaksanaan pelayanan masyarakat yang berintegritas,” imbuh wali kota.

Baca Juga  Guru Besar Unpad Muradi : Parpol Tiket Calon Menuju Pilpres 2024

Namun menurutnya, bagian yang paling terpenting dalam mengikuti lomba Saber Pungli, yaitu harus menjadi bahan evaluasi dan motivasi. Terutama untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bebas Pungli dan korupsi.

“Perilaku aparatur negara dalam melayani masyarakat dengan integritas, adalah benar-benar dilakukan dan dirasakan. Bukan sekadar dokumen dan laporan formalitas,” tuturnya. (Afria)