banner 970x250

Soal PPKM Darurat, Pakar Ilmu Kesehatan Unpad : Kota Bandung Harus Lebih Ketat dari Aturan Pusat

Soal PPKM Darurat, Pakar Ilmu Kesehatan Unpad Kota Bandung Harus Lebih Ketat dari Aturan Pusat
Soal PPKM Darurat, Pakar Ilmu Kesehatan Unpad Kota Bandung Harus Lebih Ketat dari Aturan Pusat

Bandung, Brilianews.com – Pakar Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Irvan Afriandi mengungkapkan, pandemi Covid-19 saat ini dalam kondisi kritis. Oleh karenanya memerlukan intervensi penanganan yang lebih agresif.

Irvan menyebutkan, langkah yang paling tepat untuk Kota Bandung saat ini adalah, melakukan pembatasan aktivitas masyarakat secara total untuk sementara waktu. Bahkan jika memungkinkan pelaksanaannya lebih ketat dari Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Darurat yang baru saja diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Yaitu menghentikan sementara aktivitas masyarakat. Maka dengan tidak ada interaksi ini, virus tidak berpindah,” kata Irvan pada acara Bandung Menjawab, Kamis (1 Juli 2021).

“Karena virus hanya akan berada pada orang yang sakit yang dirawat sampai sembuh ataupun kemungkinan terburuk apabila ditakdirkan meninggal dunia,” imbuhnya.

Irvan menyebut, penghentian aktivitas dilakukan dalam kurun waktu dua pekan dengan mengadopsi prosedur penanganan seperti ‘lockdown’. Perhitungannya karena secara rata-rata orang yang terinfeksi virus sekitar 85 persen akan sembuh tanpa perawatan rumah sakit, maka akan membaik selama 2 minggu.

“Kalau semua kompak dalam 2 minggu habis, ya sudah selesai. Itu yang dilakukan oleh negara-negara lain. Seperti di New Zeland atau bahkan di Wuhan China sekalipun. Yaitu dengan dites, di-tracing lalu ditutup dan setelah itu dijaga pintunya,” jelasnya.

Baca Juga  Ratusan Ribu Orang Kunjungi West Java Festival 2023

Khusus di Kota Bandung, Irvan mengakui, situasinya sudah kritis. Sehingga memerlukan intervensi penanganan yang lebih agresif. Bahkan tidak menutup kemungkinan lebih dari aturan pemerintah pusat.

“Saya menilai hal yang digariskan pemerintah pusat itu kebijakan minimum. Saya kira setidak-tidaknya mengikuti ketentuan minimal yang diatur PPKM Darurat. Kalau dari aturan itu dipandang tidak memadai untuk situasi di Kota Bandung, Pemkot Bandung bisa mengambil lebih dari itu. Artinya mengambil lebih ketat,” bebernya.

Apabila langkah ini diambil untuk penanganan di Kota Bandung, Irvan mengingatkan, semua pihak harus memahami bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilannya baru bisa terekam dalam kurun waktu dua bulan berikutnya.

Dengan catatan selama dua pekan PPKM Darurat, semua aktivitas seluruh penghuni di Kota Bandung dihentikan.

“Karena pola yang sekarang jauh lebih dahsyat ketika Januari lalu. Jadi kalau dua minggu ‘off’, manfaat atau efeknya baru akan terlihat sebulan yang akan datang,” jelasnya.

“Kalau itu bisa dikelola, sebulan berikutnya maka akan makin turun karena interaksi tidak terjadi,” terang Irvan.

Kunci kesuksesan untuk PPKM Darurat tersebut juga tetap bergantung pada implementasi di lapangan. “Kita sering bermasalah ketika kebijakannya bagus, tapi implementasinya di lapangan yang repot. Kemudian ini harus dilakukan secara masif dan merata,” tuturnya.

Baca Juga  Satgas Targetkan Nol Kasus PMK di Ahir Tahun 2022

“Kalau di Kota Bandung dilaksanakan, itu harus diikuti oleh Kabupaten Bandung atau daerah lainnya yang berbatasan dengan Kota Bandung. Agar tidak ada aktivitas sama sekali. Jadi memang sulit. Idealnya itu satu pulau,” katanya

Lebih lanjut Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Unpad ini mengimbau masyarakat dan pemerintah supaya jangan sampai gelagapan dengan kemunculan varian delta ini. Sebab kunci utama dalam menghadapi setiap pandemi virus yakni dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Dari sisi penanganan kesehatan masyarakat, ternyata varian apapun itu cara penanganannya sama. Yaitu dengan menerapkan 5M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Mengurangi Mobilitas) dan 3T (Testing, Tracing, Treatment),” ucap Irvan. (Afr)