Kota Bandung, Brilianews.com – Anggota Komisi IV DPRD provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady mengingatkan, seluruh pekerjaan yang dibiayai dari pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dapat dituntaskan dwngan benar dan tepat waktu.
Karena jika tidak lakukan swauai target, akan menimbulkan kerugian bagi Jawa Barat secara keselurahan.
Politisi senior partai Gerindra ini mengatakan, program pekerjaan dari dana PEN tersebut harus dialokasikan dengan baik. Itu tugas dari para Kepala Dinas serta UPTD terkait karena menyangkut soal administrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami mengharapkan semua pekerjaan yang dibiayai dari dana PEN dapat dituntaskan tepat waktu, karena bila terlambat yang rugi Jawa Barat secara keseluruhan. Biaya Provisi dan administrasinya pasti kena, maka kami titip kepada para kadis dan UPTD untuk menuntaskan pekerjaan untuk masyarakat Jawa Barat ” ujar Daddy, Selasa (19/10/2021).
Daddy menyebut, pihaknya telah memberikan dukungan yang nyata. Untuk itu wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat 12 ( Kab. Cirebon, Kab. Indramayu dan Kota Cirebon) ini
meminta kepada Gubernur, serius dan matang dalam implementasi realisasi di lapangan.
“Dukungan kami real , ketika pak gubernur menyampaikan daftar pekerjaan yang dibiayai dengan PEN dan mayoritas ada di Bina Marga , kita hanya minta diseriusi implementasi realisasi di lapangan harus matang, maka dewan akan mendukung semua itu,” tegas Daddy.
Seperti diketahui Pemprov.Jawa Barat menerima dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah pusat lewat Pinjaman PEN Daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) senilai Rp 1,812 triliun.
Dana ini digunakan untuk membiayai tujuh jenis pembangunan infrastruktur Jawa barat.
Adapun tujuh sektor infrastruktur yang menjadi fokus yakni, infrastruktur jalan dengan nilai Rp 463,558 miliar, dan infrastruktur pengairan Rp 27,96 miliar. Kemudian infrastruktur perumahan Rp 200,55 miliar, infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik Rp 63,692 miliar, infrastruktur perkotaan bangunan publik Rp25,598 miliar, kemudian infrastruktur sosial pariwisata Rp 15 miliar. Yang paling besar di antara yang lain yakni infrastruktur sosial kesehatan
Rp1,016 triliun. (Ida/Adikarya Parlemem)
