banner 970x250

Ridwan Kamil Lapor Terobosan Pendidikan Vokasi dan Progres Vaksinasi Jabar ke BPK

Ridwan Kamil Lapor Terobosan Pendidikan Vokasi dan Progres Vaksinasi Jabar ke BPK
Ridwan Kamil Lapor Terobosan Pendidikan Vokasi dan Progres Vaksinasi Jabar ke BPK

Kota Bandung, Brilianews.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil melaporkan penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja, serta pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran (TA) 2021 dalam Entry Meeting Pemeriksaan BPK Perwakilan Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (11/10/2021).

Terkait pendidikan vokasi,Ridwan Kamil mengatakan Pemda Provinsi Jabar mendorong agar industri masuk ke dalam kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Langkah ini dilakukan agar para lulusan SMK bisa siap kerja.

Mengingat, lulusan SMK merupakan penyumbang paling tinggi angka pengangguran di Jabar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK mencapai 14,87 persen pada Februari 2021.

“Jawa Barat sudah melakukan persiapan beradaptasi, karena penyumbang pengangguran tertinggi itu lulusan SMK. Padahal SMK itu didesain untuk cepat kerja. Kedua kami melakukan terobosan-terobosan dengan mengajak industri untuk mewarnai kurikulum SMK. Ada SMK kurikulum Shopee,” katanya.

Selain itu, menurut Ridwan Kamil SMK juga harus mulai meninggalkan hal-hal dan kebiasaan yang sudah tidak relevan dengan dunia kerja. Mengingat saat ini, Indonesia sedang mengalami salah satu disrupsi industri digital 4.0.

Menurut dia disrupsi industri 4.0 ini, akan menghilangkan sekitar 75 juta pekerjaan yang sifatnya rutin. Beberapa contoh pekerjaan yang bisa hilang dan digantikan, seperti pegawai entri data, pegawai pembukuan akuntansi, Sekretaris Administrasi dan Eksekutif, hingga pekerja pos.

Baca Juga  Pemkot Bandung Pastikan Beras Bantuan Terjamin Aman dan Layak Konsumsi

Di sisi lain akan ada 133 juta pekerjaan baru, seperti analis dan ilmuwan, spesialis big data, spesialis teknologi baru, dan jasa layanan teknologi informasi.

“Ada dua disrupsi, yakni disrupsi 4.0 dan COVID. Di mana-mana yang namanya disrupsi ada dua, kita kalah atau kita beradaptasi,” ucapnya.

Sementara itu terkait dengan vaksinasi, ia menyebut Provinsi Jabar menjadi yang paling tinggi dalam kecepatan rata-rata suntikan per hari. Berdasarkan data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN) per 7 Oktober 2021, kecepatan rata-rata harian sudah mencapai 273.675 dosis per hari.

Sedangkan realisasi vaksinasi Jabar per 10 Oktober 2021 adalah 26.703.228 dosis. Untuk mencapai target herd immunity pada 31 Desember, Jabar masih harus meningkatkan kecepatan rata-rata penyuntikan menjadi 589.728 dosis per hari.

“Karena kami penduduknya paling besar dibandingkan Jakarta. Kemudian fasilitas pusat ngumpulnya di sana, dikasih vaksinnya sama. Kalau vaksin kita mau selesai sesuai target di Desember, kami butuh 15 juta dosis vaksin per bulan,” ucapnya.

“Sampai Oktober baru dikasih 30 juta dari seharusnya dikasih 75 juta vaksin. Kalau vaksinnya 15 juta dan kecepatan kami 500.000 per hari dapat ke kejar. Realitanya kami tidak dapat 15 juta per bulan, kami pernah tes sampai 450.000-an dalam sehari,” imbuhnya.

Lebih lanjut Ridwan Kamil menuturkan ke depan, fokus vaksinasi Jabar adalah wilayah aglomerasi seperti Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) dan Bandung Raya. Untuk wilayah Bodebek yang menjadi fokus adalah Kabupaten Bogor sedangkan di Bandung Raya salah satu yang menjadi perhatian Pemda Provinsi Jabar adalah Kabupaten Bandung Barat.

Baca Juga  Belum Terlaporkan Ada Kasus Hepatitis Akut Misterius, Jabar Tetap Waspada

“Sekarang kami ditargetkan aglomerasi dulu. Bodebek dan Bandung Raya,” tuturnya.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar Agus Khotib mengatakan, ada baiknya SMK bisa terintegrasi dengan para pelaku industri. Sehingga lulusan-lulusan SMK ini bisa menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap kerja.

“Terkait dengan vokasi ada baiknya SMK ini sebaiknya terinterigasi juga dengan industri,” kata Agus.

Berkaitan dengan program vaksinasi, BPK Jabar mendukung terciptanya herd immunity pada akhir 2021.

Karena itu, BPK Jabar akan melakukan audit vaksin mulai dari hulunya dalam hal ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bio Farma untuk menanyakan terkait dengan distribusi dan penyediaan vaksin.

“Kami sadari persediaan vaksin terbatas. Kami melakukan pemeriksaan di hulunya yaitu penyediaan vaksin. Misalnya ke Bio Farma kenapa ketersediaan vaksin itu begitu lambat sekali,” kata Agus. (Adi)