Jakarta, Brilianews.com – Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin meminta pembangunan Bendungan Sadawarna di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat yang menelan anggaran Rp1,7 triliun, bisa segera rampung sesuai target yang sudah dicanangkan yakni pada Juli 2022.
Kendati dikejar target, proses pengerjaan pembangunannya harus tetap serius, tepat mutu, tepat sasaran, tepat hasil, tepat guna, dan tanpa ekses.
“Sehingga apa yang ditargetkan untuk umur bendungan sendiri sesuai peraturan minimal 50 tahun, bisa terealisasikan. Jika lebih dari itu, saya menilai sangat baik,” ungkap Hamid usai mengikuti Komisi V DPR RI meninjau Bendungan Sadawarna, Subang, Jabar, Kamis (4/11/2021).
Hamid berpesan konstruksi dalam pengerjaan bendungan ini harus betul-betul diperhatikan, sehingga pembangunan yang dihasilkan mempunyai kualitas baik. “Saya berharap pembangunan yang masuk dalam salah satu Program Strategis Nasional ini mampu rampung sesuai target yang dicanangkan, agar dapat segera dirasakan manfaatnya untuk masyarakat,” harap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Hamid menambahkan, semakin cepat pembangunan rampung, maka manfaat penggunaan bendungan akan semakin cepat dirasakan oleh masyarakat. Ketika nantinya bendungan bisa digunakan, legislator dapil Jawa Tengah IV itu memprediksi, akan ada irigasi yang bisa mengairi lahan sawah sekitar 4200 hektare dan menjangkau area persawahan di Kabupaten Subang dan Indramayu.
“Jadi bisa dibayangkan jika semula hanya panen satu kali dalam setahun, dengan adanya irigasi teknis dari bendungan ini, bisa dua atau tiga kali panen dalam satu tahun. Manfaatnya sangat luar biasa, 1 hektare bisa menghasilkan 6-7 ton (gabah). Berarti jika 4200 hektare di kalikan 7 ton hasil bisa mendapatkan tiga kali panen dalam satu tahun, saya menilai manfaat pembangunan bendungan sangat luar biasa,” ujar Hamid.
Diketahui, manfaat pembangunan Bendungan Sadawarna tak hanya untuk irigasi pertanian, namun dapat dimanfaatkan untuk budi daya ikan air tawar. Tidak hanya itu, ke depan diharapkan bendungan ini juga bisa menjadi objek wisata.
“Saya meminta seluruh stakeholder, baik Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, maupun direktur-direktur terkait, serius dalam menjalankan Program Strategis Nasional, sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat di sini khususnya, dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan,” pesan Hamid. (*)
