Kab. Sumedang, Brilianews.com – Ketus Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, melantik dan mengukuhkan kepengurusan KPP Kabupaten Sumedang di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Sabtu (15/1/2022).
Ineu P. Sundari menyebutkan, pelantikan dan pengukuhan KPP Kabupaten Sumedang dilakukan secara langsung. Sementara pengukuhan kabupaten/ kota lainnya se Jawa Barat, akan dilakukan secara serentak.
“Ini adalah pelantikan dan pengukuhan yang pertama, karena pengukuhan KPP Kabupaten/Kota lain akan dilakukan secara serentak, ” ucap Ineu.
Ineu P. Sundari yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jabar tersebut, menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan KPP Kabupaten Sumedang, untuk terus melakukan kerja-kerja politik dan karya-karya perempuan parlemen bagi masyarakat sumedang.
Dengan telah dikukuhkannya kepengurusan KPP Kabupaten Sumedang selanjutnya Ineu menyetakan, bahwa pihaknya akan terus melakukan komunikasi dan membangun sinergitas terutama dalam hal kerjasama penguatan program yang dilakukan oleh KPP.
“Kami berupaya sejak berdirinya KPP Provinsi untuk terus melakukan komunikasi yang baik, terus berkomunikasi dan bersinergi. Karena pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah (seperti) kawan-kawan di kabupaten/kota ” katanya.
“Sehingga kegiatan yang kami lakukan hari ini merupakan salah satu bentuk kerjasama yang kami bangun bersama kawan-kawan di kabupaten/kota”ujarnya menambahkan.
Ineu mengungkapkan, KPP mempunyai kewajiban politik untuk memperjuangkan isu perempuan dan anak dapat terwujud dalam kebijakan regulasi, anggaran, hingga pengawasan. Hal itu menurut Ineu, akan menjadi tugas bagi setiap KPP di masing-masing wilayahnya.
“Tentunya kewajiban politik kami untuk memperjuangkan bagaimana terkait perempuan dan anak ini dapat terwujud dalam kebijakan regulasi, anggaran, maupun semua pengawasan yang kami lakukan sebagai anggota KPP di wilayahnya masing-masing”kata Ineu.
Ia pun berharap, kepada para pengurus KPP kabupaten/kota di Jawa Barat dapat segera melakukan komunikasi dengan KPP Jawa Barat, agar segera dapat dilakukan pelantikan dan pengukuhan.
Karena menurutnya hal tersebut bukan untuk kepentingan orang perorang atau kelompok, tetapi tugas KPP untuk memperjuangkan aspirasi perempuan dan anak, kebijakan yang pro terhadap perempuan, serta anggaran yang responsif gender.
“Ini harus menjadi hal utama yang dipikirkan keluarga besar KPP selain target politik”ucapnya.
Adapun target politik secara undang-undang, Ineu menjelaskan bahwa minimal 30 persen (partisipasi perempuan) bukan hanya sekedar angka dalam pencalegan, atau ketika organisasi itu ada (lahir) dengan harapan target 30 persen tersebut kemudian bisa tercapai di dalam pemilu legislatif.
Saat ini keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Barat baru mencapai 20 persen.
“Kami harap semakin banyak, kami bisa juga mecapai output yang diharapkan 30 persen semoga bisa lebih. Dengan salah satu kerja politik yang kami lakukan dalam wadah KPP, ” pungkas Ineu. (Adi)
