Bandung, Brilianews.com – Mayoritas masyarakat Jawa Barat, puas atas kinerja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, namun elektabilitasnya belum optimal.
Direktur Operasional dan Data Strategis Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) Idil Akbar mengungkapkan, berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada16-25 Desember 2021 lalu, 83,4% masyarakat Jawa Barat puas atas kinerja Gubernur Ridwan Kamil.
“Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini cukup signifikan. Kepuasannya adalah di 83,4%,” ungkap Idil Akbar pada rilis temuan survei bertema “Evaluasi Program dan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Masa Pandemi Covid-19”, Selasa (8/2/2022).
Survei tersebut mengambil sampel 1.200 orang warga negara Indonesia di 18 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barat.
Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error rata-rata 2,87% pada tingkat kepercayaan 95%.
Idil mengatakan bila dilihat berdasarkan wilayah, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Gubernur relatif merata di semua pembagian wilayah.
“Di Bandung Raya, Cirebonan, Karawangan, Megapolitan, Priangan Barat dan Priangan Timur, itu relatif tinggi semua di angka 80% ke atas. Tertinggi di Priangan Timur 93,2%, sementara terendah di Bandung Raya 80%,” ujarnya.
Terkait keberhasilan pemerintah provinsi Jawa Barat yang dianggap paling berhasil, Idil memaparkan paling tinggi adalah keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 (20,2%), diikuti pembangunan infrastruktur (17%), membangun dan memperbaiki jalan (15,3%), serta pemberian bantuan sosial (14,6%).
Khusus penanganan pandemi Covid-19, dijelaskannya sekitar 86,4 persen responden yakin Ridwan Kamil mampu memimpin penanganan pandemi COVID-19.
“Di sini nampak bahwa memang kepuasan masyarakat terhadap penanganan Covid-19 itu cukup tinggi, di angka 84,5%,” ujar Idil.
Sebaliknya, Idil menambahkan, terkait ketidakberhasilan pemerintah provinsi dalam menangani isu, paling tinggi mengenai harga kebutuhan pokok yang mahal (29,6%), diikuti bertambahnya pengangguran (13,8%), dan bertambahnya jumlah orang miskin (8,8%).
“Kalau kita lihat yang paling utama adalah soal harga kebutuhan pokok yang dinilai mahal. Ada 29,6% mempersepsikan bahwa itu tidak cukup berhasil dilaksanakan,” ucapnya.
Idil menyatakan cukup banyak juga masyarakat yang belum tahu dan mendengar program-program unggulan pemerintah Provinsi Jabar, seperti Maghrib Mengaji, Citarum Harum Juara, Kredit Mesra dan lain-lain.
“Yang tertinggi di Maghrib Mengaji ada 36,1%, kemudian revitalisasi alun-alun (31%). Dan yang paling rendah dalam tingkat pengenalannya, adalah Kredit Mesra hanya 4,9%,” ujar Idil.
Meskipun tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat atas kinerja Ridwan Kamil sangat tinggi, namun elektabilitas Ridwan Kamil belum optimal.
Direktur Riset IPRC Leo Agustino melihat adanya anomali dalam hasil survei tersebut, bila dibandingkan dengan hasil survei IPRC lainnya terkait elektabilitas Gubernur.
“Namun persoalannya, karena minggu lalu kita membahas mengenai elektabilitas, ada anomali yang unik. Di satu sisi kinerja pemerintah atau kinerja Gubernur diapresisasi dengan nilai yang sangat tinggi di atas 80%, tetapi elektabilitas Ridwan Kamil itu belum optimal,” ujar Leo.
Leo mengatakan, berdasarkan hasil survei IPRC, rekapitulasi elektabilitas capres Ridwan Kamil pada simulasi terbuka sebesar 9,2%, semi terbuka 18,3%, simulasi tertutup 10 nama capres sebesar 23%, dan simulasi tertutup 6 nama capres 23,3%.
“Bahkan pada simulasi tertutup 6 nama capres pun, perolehan suara Ridwan Kamil ada di angka 23,3%,” ujar Leo.
Leo mengatakan ada empat hal yang ia sorot terkait alasan kecilnya elektabilitas Ridwan Kamil.
Yang pertama, angka undecided voters yang masih tinggi.
Undecided voters, baik pada elektabilitas calon Presiden maupun elektabilitas calon Gubernur masih di angka 67% dan angka 71,3%.
“Mereka biasanya baru menentukan pilihan di last minute, yang kemudian amat menentukan dinamika pemilihan baik Presiden maupun Gubernur,” ujarnya.
Menurut Leo, alasan tingginya undecided voters juga disebabkan keputusan Ridwan Kamil untuk maju jadi Capres tidak tersosialisasi secara masif. Selain itu Ridwan Kamil juga belum memiliki partai pendukung.
“Yang kedua, ini terkait dengan daerah basis di cluster Megapolitan, yang masih dikuasai Anies Baswedan,” tutur dia.
Leo mengatakan Megapolitan memiliki base line yang sangat besar, yaitu 33,5%.
Alasan ketiga, menurut Leo, adalah kepuasan terhadap bidang ekonomi yang rendah. Berdasarkan survei, ketidakberhasilan pemerintah Provinsi Jabar terkait harga kebutuhan pokok yang mahal.
Keempat terkait, pengenalan program.
“Yang menjadi persoalan ialah, program-program unggulan ini ternyata masih minim diketahui oleh masyarakat Jawa Barat,” ujar Leo.
“Kalau misalnya ini semua bisa digenjot, maka bukan tidak mungkin bahwa elektabilitas Ridwan Kamil akan lebih tinggi,” tutupnya. (Adi)
