Bandung, Brilianews.com – Anggota DPRD provinsi Jawa Barat H. Ricky Kurniawan, mendorong pemerintah untuk membentuk Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.
Pasalnya, kasus PMK pada hewan ternak saat ini sudah semakin meluas.
“Sebab masalah PMK ini jika dilihat dari luas penyebaran dan banyaknya hewan ternak yang terjangkit, harusnya sudah masuk dalam kategori darurat,” katanya di Bandung, Jum’at (24/6/2022).
Menurut Ricky, wabah PMK yang sudah meluas seharusnya dinyatakan sebagai pandemi, agar ada keseriusan dalam penanganan PMK.
Selain itu, PMK juga telah merugikan para peternak, karena menyebabkan ratusan sapi mati dan masih banyak lagi yang terjangkit PMK namun tidak tertangani.
“Karena itu menetapkan PMK sebagai sebuah pandemi adalah cara yang dimungkinkan, agar penanganannya lebih fokus,” ujar Ricky.
Wakil rakyat dari Dapil Kabupaten Bogor ini mengatakan, tindakan dalam penanganan PMK harus segera dilakukan, karena tidak lama lagi masyarakat akan merayakan Idul Adha 1413 H.
Jumlah hewan ternak yang diperlukan untuk memenuhi ibadah kurban itu sangat besar.
Selain itu, hewan kurban seperti sapi, kerbau dan kambing juga harus dalam keadaan sehat dan bebas PMK, karena setelah disembelih daging kurban akan dikonsumsi masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa daging kurban yang akan dikonsumsi, benar-benar steril. Sapi-sapi yang teridentifikasi PMK harus dipastikan tidak dijadikan sebagai hewan kurban,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia juga mengusulkan, agar pemerintah mengganti kerugian peternak, yang sapi-sapinya mati akibat terjangkit PMK dan memberikan bantuan pengobatan agar sapi-sapi aman dari PMK, termasuk melakukan penyemprotan kandang secara massal.
Ricky menandaskan jika persoalan penanganan PMK terkendala anggaran, Fraksi Gerindra mengusulkan agar dilakukan refocusing anggaran, karena penanganan masalah tersebut perlu dilakukan dalam jangka pendek dan cepat.
“Sekarang peternak sedang terpuruk, mereka harus menanggung kerugian karena sapi yang mati dan terpapar PMK. Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian dalam penanganan masalah ini secara serius,” pungkasnya.
(Adikarya – Afr/ Adi)
