Bandung, Brilianewscom – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, akan menerapkan Identitas Kependudukan Digital secara bertahap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Ujicoba identitas kependudukan digital atau dikenal sebagai KTP digital, dilakukan oleh Wali Kota Bandung Yana Mulyana.
Usai menjajal dan meregistrasi identitas kependudukan digital, Yana menyebut inovasi ini menjawab kebutuhan utama masyarakat di era digital.
“Satu hal yang luar biasa. Kita bisa menjawab di era digital ini, kita bisa memanfaatkan teknologi. Kemajuan teknologi informasi ini semata-mata untuk memudahkan masyarakat mengakses data kependudukan,” ujar Yana di Kantor Disdukcapil Kota Bandung, Jalan Ambon, Senin (25/7/2022).
Ia berharap, pelayanan administrasi kependudukan jadi semakin dekat dan langsung bisa dinikmati masyarakat.
“Semoga layanan adminduk makin efektif, efisien dan berkeadilan. Sehingga semua pihak bisa mengakses,” katanya.
Yana menerangkan identitas Kependudukan Digital ini untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi, mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital.
“Termasuk mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital, melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data,” ujar dia.
Ujicoba identitas kependudukan digital ini akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan ASN Ditjendukcapil, ASN Dukcapil Kabupaten/Kota, seluruh ASN di wilayah NKRI, lingkungan kampus kemudian masyarakat secara keseluruhan.
Kepala Disdukcapil Kota Bandung Tatang Muhtar menyebut, pihaknya siap memfasilitasi dan melakukan pendampingan dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital, bagi seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung hingga lingkungan kampus dan masyarakat.
“Secara keseluruhan, masyarakat Kota Bandung sudah harus digital ID. Dan kita akan fasilitasi semuanya,” ucap Tatang.
Penerapan Identitas Kependudukan Digital ini akan dilaksanakan secara bertahap, dengan penjadwalan tertentu yang akan dikoordinasikan kemudian dengan organisasi perangkat daerah terkait. (Adi)
