Bandung, Brilianews.com – Anggota Komisi III DPRD provinsi Jawa Barat Deden Galih, menyoroti kasus perobohan rumah warga korban rentenir di Kabupaten Garut beberapa waktu lalu.
Menurutnya, negara harus hadir disaat masyarakat kurang mampu dari sisi ekonomi, untuk menyelesaikan persoalan dalam memenuhi kebutuhan tanpa memanfaatkan rentenir.
“Peran BUMD dalam hal ini BPR milik pemprov Jabar, harus dimaksimalkan,” tegas Deden Galih, di Bandung pekan ini.
Deden mengungkapkan dalam RAPBD Provinsi Jabar tahun 2023, telah direncanakan adanya Penyertaan Modal untuk dua PT BPR milik Pemprov. Jabar, masing -masing PT BPR Karya Utama Jabar dan PT BPR Intan Jabar.
DPRD Jabar kata Deden memberikan apresiasi atas rencana tersebut, untuk membantu masyarakat hingga di pelosok daerah.
Dengan demikian, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan dari lembaga keuangan, diantaranya melalui PT BPR semakin dekat.
“Penyertaan modal untuk PT BPR, jika di tahun depan bisa terimplementasikan, kami harapkan mampu menyediakan layanan kredit dengan fokus sasaran usaha rakyat, dengan bunga rendah,” pungkasnya. (Adi)
