Kota Bandung, Brilianews.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jabar, terkait rancangan peraturan daerah Prov Jabar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
Jawaban disampaikan
pada Rapat Paripurna DPRD Jabar yang dipimpin Ketua Dewan Taufik Hidayat, di gedung DPRD Jabar, jalan Diponegoro kota Bandung, Senin (10/10/2022).
Menjawab pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terkait kondisi resesi yang berpotensi akan mempengaruhi harga pangan dan kebutuhan pokok, Ridwan Kamil menyampaikan pihaknya melakukan
berbagai upaya percepatan pemulihan ekonomi di Jawa Barat.
“Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan para petani lokal, pemantauan harga bahan kebutuhan pokok, pengembangan teknologi produksi industri, penguatan stabilitas harga dan stok kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas), pembinaan, dan fasilitasi pelaku usaha dalam negeri,” ujarnya.
Ridwan Kamil mengatakan, terkait program pengendalian inflasi, Pemda Prov. Jabar menganggap bahwa strategi terbaik ialah dengan penanganan di sektor hulu. Hal ini juga sejalan dengan keseriusan pemerintah provinsi dalam ketahanan pangan dan optimalisasi pusat distribusi Prov. Jabar.
“Dalam upaya pengendalian inflasi daerah dilakukan intergrasi supply chain center dengan pusat distribusi pangan untuk memangkas rantai pasok serta sebagai buffer pangan strategis. Serta dilaksanakannya juga kegiatan gelar pangan murah dan fasilitasi distribusi pangan sebagai upaya pengendalian harga di tingkat konsumen,” ujar Ridwan Kamil.
Sememtara itu menanggapi pandangan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tentang permintaan atas berbagai program pertanian, diantaranya pertanian berkelanjutan smart agriculture dari hulu ke hilir, pengembangan korporasi pertanian, petani milenial, dan sebagainya, Ridwan Kamil menyatakan akan di pertimbangkan sebagai program prioritas pada perangkat daerah terkait.
“Beberapa program di atas yang sudah dilaksanakan akan konsisten terus dilanjutkan,” ucap Ridwan Kamil.
Ia mencontohkan salah satu program tersebut, yaitu pembentukan petani milenial, ialah program pengembangan komoditas yang banyak melibatkan generasi milenial atau petani muda di berbagai bidang, baik pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan agar dapat terbangun ekosistem pertanian yang maju, mandiri serta berkelanjutan.
“Program ini didasari oleh kenyataan bahwa masih rendahnya produktivitas pangan, karena semakin sedikitnya jumlah petani di daerah pertanian. Menurut data petani rata-rata sudah berusia 45 tahun,” tutur Ridwan Kamil.
“Sejauh ini, sektor pertanian belum menjadi magnet pekerjaan untuk generasi milenial sedangkan lahan-lahan pertanian milik pemerintah yang siap untuk di garap cukup banyak, dengan komoditas yang tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini,” ujarnya. (Adi)
