Bandung, BriliaNews.com – Angka stunting di Jawa Barat, menunjukan penurunan, namun masih ada 4 daerah yang berstatus merah dengan prevalensi sangat tinggi di atas 30 persen dan jumlah balita stunting mencapai 968.148 jiwa.
Keempat daerah tersebut yakni Kabupaten Garut, Cianjur dan kabupaten Bandung, serta Kota Cirebon.
Merujuk pada ketentuan WHO, batas maksimal stunting adalah 20 persen, atau seperlima dari jumlah total anak balita,”
Hal itu mengemuka pada Jabar Stunting Summit 2022 yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul, di Gedung Sate kota Bandung, Senin (13/12/2022).
Wakil Gubernur Jawa Barat sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Uu Ruzhanul Ulum menyatakan, Pemprov. Jabar
ngabret untuk menihilkan stunting melalui program zero new stunting.
Namun upaya untuk menurunkan angka stunting, tidak bisa dilakukan oleh Pemprov sendiri.
Wagub menyebut keterlibatan para Bupati/ Walikota sangat penting, dengan menyuport dari sisi anggaran agar penanganan stunting dapat dilakukan secara maksimal.
Disamping itu juga diperlukan kolaborasi dengan komunitas dan ormas-ormas di daerah, karena mereka yang paling tahu situasi dan kondisi daerahnya masing-masing.
“Kalau kami kan di provinsi, tidak begitu memahami kondisi daerah. Harapan kami, masyarakat juga mendukung program ini, dengan lebih memperhatikan anak-anaknya, jangan selalu berpikir untuk kesuksesan sehingga anak diabaikan. Jangan selalu berpikir untuk ekonomi, tetapi anak diabaikan,” imbuhnya
Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jabar (Bappeda Jabar) Sumasna, pada tahun 2021 prevalensi balita stunting Jabar saat ini mencapai 24,5 persen pada 2021. Dari upaya yang sudah dilakukan sejak 8 tahun lalu, angka stunting menunjukkan penurunan secara konsisten.
“Rata-rata penurunan 1,2 persen pertahun. Sedangkan untuk mencapai target penurunan stunting hingga 10,5 persen pada 2024, butuh percepatan 3,5 persen setiap tahunnya,” ujarnya.
Menurut Sumasna, untuk mencapai target penurunan sebesar itu termasuk target Jabar Zero New Stunting, diperlukan komitmen dan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari ormas hingga elemen lainnya.
Hal itu guna mewujudkan generasi penerus Jabar yang berkualitas, berkompeten dan bergairah.
“Melalui Jabar Stunting Summit ini kami berharap akan meningkatkan komitmen kolaborasi seluruh elemen mulai dari pemerintah, akademisi, ormas, hingga masyarakat untuk mencapai Jabar Zero New Stunting,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi V DPRD Prov. Jabar Abdul Harris Bobihoe menyebut, kondisi stunting di Jabar cukup memprihatinkan.
“Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menyebutkan prevelensi stunting Jabar mencapai 24,5 persen, 0,01 persen diatas angka stunting nasional. Ini cukup memprihatinkan,” ujar Abdul.
Abdul Haris menjelaskan, selain melakukan penanganan Pemprov Jabar juga harus melakukan pencegahan terkait masalah stunting
“Stunting tidak lahir dengan sendirinya, juga tidak muncul tanpa sebab,” ucap Abdul.
Mengutip dari UNICEF Abdul Harris menyebut ada tiga penyebab stunting, yakni tingkat pendidikan, kemiskikinan dan disparitas sosial budaya.
Kemudian masalah ketahan pangan keluarga, perawatan anak dan ibu hamil, serta fasilitas dan pelayanan kesehatan serta asupan zat gizi, infeksi penyakit dan pernikahan dini yang terjadi di masyarakat dapat memicu stunting.
“Melalui Jabar Stunting Summit ini kami harapkan dapat meningkatkan kembali kolaborasi semua pihak, baik OPD pemerintah Prov. Jabar, DPRD Prov. Jabar, para pengusaha, dan juga dinas-dinas yang lain, untuk menekan angka stunting di Jabar,” pungkasnya. (Afr/ Adi)
