Bandung, BriliaNews.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD provinsi Jawa Barat, menerima banyak aspirasi saat melakukan kegiatan reses di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota Dewan pada Februari lalu.
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat Dr. H. Haru Suandharu mengungkapkan, aspirasi yang diterima anggota dewan dari konstituen dibagi dalam sembilan kelompok yakni bidang pendidikan, pemerintahan, infrastruktur, lingkungan hidup, sosial, keagamaan, pertanian perkebunan dan nelayan serta kesehatan.
Dibidang pendidikan kata Haru, masyarakat khususnya kalangan pendidikan menyoroti anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), yang dialokasikan untuk 757.841 siswa. Padahal jumlah siswa SMA/K dan SLB Swasta di Dapodik sekitar 1,05 juta siswa.
“Artinya ada sekitar 300ribuan siswa yang tidak mendapatkan BPMU, dengan dalih tidak lolos proses pengajuan hibah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” kata Haru di Bandung, Kamis (6/3/2023).
Haru mengingatkan BPMU ini berkaitan erat dengan pemenuhan hak pendidikan anak, yang oleh negara diberikan kewajiban belajar 12 tahun.
Tentu menjadi ironis, negara memberi kewajiban, namun tidak memfasilitasinya.
Karenanya, anggaran pendidikan yang mencapai 20% minimalnya dalam APBD, adalah untuk memenuhi hak pendidikan tersebut sekaligus mendorong tidak ada pungutan-pungutan berkedok sumbangan sukarela dan lain sebagainya.
“Hal yang paradoks, sukarela namun nampak dipaksakan, sehingga harus kita hapuskan melalui bantuan pendidikan yang memadai oleh pemerintah,” tandasnya.
Masyarakat kata Haru juga mengusulkan pembangunan unit sekolah baru (USB) atau sekolah terintegrasi di daerah-daerah yang jauh berdasarkan sistem zonasi, guna memenuhi kebutuhan siswa diterima di SMA/SMK Negeri.
Paling tidak setiap kecamatan harus ada SMA/SMK Negeri.
Terkait aspirasi tentang batalnya pengangkatan 3.043 pelamar P1 seleksi Guru Aparatur Sipil Negara untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-PPPK), Haru mengingatkan bahwa para tenaga honorer tersebut sudah lama mengabdi tanpa status yang jelas.
Untuk itu, pengangkatan dalam formasi ASN-PPPK ini sangat penting bagi pemenuhan hak mereka sekaligus pelayanan kepada masyarakat, karena mereka hakikatnya melayani masyarakat juga.
“Kami berharap Gubernur Jawa Barat mampu menyelesaikan persoalan ini, dengan tepat dan bijak,” imbuhnya.
(Ida)
