Jakarta, BriliaNews.com – Presiden RI Joko Widodo mendorong pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), mempersiapkan anggaran untuk penanggulangan bencana.
untuk memahami potensi bencana di daerahnya.
“Daerah-daerah yang memiliki potensi besar terjadi bencana, harus menganggarkan,” tegas Presiden kepada awak media, usai meresmikan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Presiden menilai pemerintah daerah dan BPBD seharusnya sudah dapat menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan, sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran potensi bencana di daerahnya.
“Saya kira daerah bisa mengkalkulasi sendiri, misalnya daerah yang sering terjadi erupsi gunung berapi jelas daerah mana, kalau enggak ada gunung berapi berarti enggak besar,” tandasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala Negara mengatakan, pemda harus memiliki rencana pembangunan yang secara jelas memuat risiko bencana dengan mengatur lokasi-lokasi yang rawan untuk didirikan bangunan.
“Daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya. Ada perencanaannya, sehingga jelas di mana tempat yang boleh dibangun, di mana tempat yang tidak boleh dibangun,” ucap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa hal tersebut harus diikuti dengan ketegasan dalam pelaksanaannya di lapangan. Presiden menilai hingga saat ini masih terjadi pembangunan di area yang secara jelas rawan bencana.
“Betul-betul di lapangan ada orang mau bangun, ‘Eh ini tidak boleh’, ‘Ini tanah rawan tanah longsor.’ Enggak bisa jelas-jelas ada sungai yang setiap tahun di pinggirnya malah kemriyek bangunan-bangunan, berbondong-bondong orang malah mendirikan bangunan di situ dan dibiarkan,” tandasnya.
(Afr)
