banner 970x250

Kuota Program Rutilahu di Jabar Bertambah, Dadang Kurniawan Apresiasi Pemprov. Jabar

Bandung, BriliaNews.com – Anggota DPRD Jabar Fraksi Gerindra Persatuan Dadang Kurniawan SPi, M.Hum, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tahun ini menambah kuota bantuan pembangunan rumah tinggal layak huni (Rutilahu) dari 10 ribu unit menjadi 11.400 unit.

Menurut Dadang Kurniawan jumlah tersebut, diberikan dan dibagikan untuk semua Kota-Kabupaten di Jawa Barat, seiring target pembangunan infrastruktur yang ingin dikejar pemerintah.

“Kita apresiasi adanya penambahan kuota dari pemerintah provinsi, dalam upaya mengejar ketertinggalannya, terutama bidang infrastruktur. Dalam hal ini penambahan bantuan pembangunan Rutilahu, dari 10 ribu menjadi 11.400 unit rumah, ” ujar Dadang.

Meski demikian, kata legislator Partai Gerindra ini, program bantuan Rutilahu masih menyisakan persoalan yang cukup besar.

Baca Juga  PUI TVET-RC UPI Gelar Seminar Nasional Pendidikan Vokasi dan Pameran Pusat Keunggulan

“Ketika kami melakukan kunjungan ke lapangan, memang masih banyak “PR” pemerintah dalam memaksimalkan bantuan Rutilahu, seperti persyaratan administrasi antara lain pembuktian sertifikat tanah. Kemudian faktor pembiayaan, bantuan program Rutilahu dirasakan masih jauh dari biaya untuk memperbaiki rumah, sehingga masyarakat harus menambah biaya cukup besar untuk membangun rumahnya menjadi layak huni.

Dadang Kurniawan mengungkapkan di Kabupaten Bandung masih ada ribuan rumah tinggal yang sangat butuh sentuhan pemerintah, akan tetapi kuota yang bisa diserap masih dibawah 10 persen dari total yang di butuhkan.

“Realisasinya masih sangat jauh. Meski demikian, kita patut bersyukur karena tahun 2023 ini ada penambahan kuota penerima manfaat program Rutilahu,” imbuhnya.

Baca Juga  Ridwan Kamil Ucapkan Selamat Atas Gelar Kehormatan Pinisepuh Kepada KSAD Jenderal Dudung dari Paguyuban Pasundan

Ia berharap dari hasil penambahan kuota ini, Kabupaten Bandung memperoleh penambahan yang cukup signifikan.

“Semoga saja bisa mengakomodir kebutuhan di Kabupaten Bandung, walau tidak harus semua,” pungkasnya.
(Ida – Adhikarya Parlemen)