Bandung, BriliaNews.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak kepala daerah menggunakan delapan pintu untuk membiayai pembangunan daerah. Hal ini ia sampaikan karena menurutnya masih ada pemimpin daerah yang berpikir hanya mengandalkan APBD dan APBN untuk membangun daerahnya.
“Banyak kepala daerah yang masih berpikir, seolah-olah membangun daerah harus pakai APBD dan APBN saja,” tuturnya usai Rapat Kerja Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Indonesia (APPDI) di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis (15/6/2023).
Menurut Ridwan Kamil, apabila semua daerah hanya mengandalkan APBD untuk segala urusan, ini tidak akan cukup. Ia mengatakan, APBD hanya sanggup membiayai pembangunan maksimal 17-20% dari 100% kemampuan pembangunan.
Nilai fiskal ini, kata dia akan membuat sulit daerah untuk menggerakan ekonomi.
“Bahkan ada daerah-daerah yang APBDnya habis untuk belanja pegawai atau belanja di dalam. Gimana mau membangun, mengaspal jalan, dan lain sebagainya ?,” ujarnya.
Ia mengatakan, poin utama itulah yang menginspirasi agar jangan hanya mengandalkan APBD, tapi berpikir cara lain untuk membangun daerahnya dengan segala keterbatasan.
“Kita harus mencari cara, dari mana sumber untuk mendanai 80% sisanya,” tuturnya.
Ridwan Kamil menjelaskan ada delapan pintu yang bisa digunakan untuk pendanaan pembangunan daerah, yaitu APBD Kab./Kota, lalu APBD Provinsi, dan juga APBN.
“Dan sisanya yang jarang dieksplore, mulai dari pinjaman daerah, csr yang harus dikejar, dari obligasi daerah, KPBU/PPP, dan terakhir dari dana umat yang bisa digunakan untuk kegiatan sosial,” tuturnya.
Apalagi, tambah Ridwan Kamil, Presiden Jokowi sudah merilis “Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan target dari saat ini US$ 5000 pendapatan per orang per tahun, jadi US$ 30.000an pendapatan per orang per tahun.
“Mimpi itu harus dikejar dengan ekonomi digital, ekonomi hilirisasi, tidak boleh ada stunting, politik harus kondusif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar sekaligus sebagai Ketua APPDI, Dedi Taufik mengatakan, pemerintah perlu berinovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, diperlukan penguatan reformasi birokrasi yang salah satu caranya adalah dengan transformasi digital, seperti yang telah dilakukan Bapenda Jabar dan terbukti mampu meningkatkan nilai pendapatan dari pajak kendaraan.
“Kita lihat perkembangan tren pembayaran non tunai, naik terus dari dari Rp 500 miliar di tahun 2021 menjadi Rp 679 miliar pada tahun 2022. Berarti ada peningkatan untuk mulai kita go digital. Itu harapan kita selain mengedepankan pertumbuhan ekonomi, inovasi juga harus didorong,” ucap Dedi.
Selain itu, Dedi juga mengungkapkan peningkatan pemasukan untuk pendapatan asli daerah harus dilakukan, karena kontribusi APBD maupun APBN, hanya mampu membiayai 20% pembangunan di Jabar.
“Makanya perlu siasat lainnya. Ini yang perlu penguatan dan harus disampaikan kepada asosiasi pengelola pendapatan se-Indonesia, bagaimana kita bisa mengakselerasi itu dan memberi kepuasan kepada pelanggan lewat digitalisasi,” ujar Dedi.
Pewarta : Adi
Editor : Afrida
