Kota Bandung, BriliaNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Jawa Barat, menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jabar Tahun Anggaran 2022, di gedung DPRD Jabar jalan Diponegoro kota Bandung, Kamis (6/7/2023).
Pandangan fraksi – fraksi tersebut menindaklanjuti Nota Pengantar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jabar Tahun 2022, yang disampaikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Rapat Paripurna DPRD Jabar 27 Juni 2023 lalu.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Jabar Ahmad Ru’yat dan dihadiri Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi Geridra Persatuan yang disampaikan oleh Rizki Apriwijaya,
mengapresiasi pencapaian pelaksanaan APBD Prov. Jabar TA 2022.
“Realisasi Pendapatan Daerah sampai 31 Desember 2022, sebesar Rp 33,23 triliun lebih atau 103,14 persen dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 32, 22 triliun lebih. Sementara realisasi Belanja daerah sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp 32,77 triliun,” ujarnya.
Namun, menurutnya, pendapatan daerah tersebut sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi.
“Pendapatan baik PAD maupun pendapatan dari pusat perlu dievaluasi, untuk mencari bottleneck yang menjadi kendala tidak maksimalnya pencapaian pendapatan,” kata Rizky.
Salah satu hal yang menurutnya membuat PAD Prov. Jabar tidak maksimal, ialah BUMD yang seharusnya memberikan pendapatan, namun malah menggerus pendapatan.
“BUMD seyogyanya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dan berkontribusi membangun perekonomian daerah bukan menggerogoti uang rakyat,” tandasnya.
Maka dari itu, tambah Rizki, diperlukan investigasi dengan membentuk pansus terhadap seluruh BUMD secara komprehensif, serta mendorong BUMD untuk bekerja secara profesional dan menerapkan sistem meritocracy dan juga pengelolaan SDM.
Hal senada disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pandangan umumnya yang dibacakan Rafael Situmorang.
Dalam pandangan umum fraksi tersebut, diseburkan kinerja BUMD milik Pemprov Jabar masih belum maksimal.
Karena itu, penerimaan harus lebih ditingkatkan lagi berdasarkan jenis usaha yang dijalankan oleh BUMD, baik BUMD non keuangan maupun BUMD lembaga keuangan.
“Untuk BUMD yang kurang produktif dalam memberikan sumber penerimaan agar dievaluasi kembali,” tegasnya.
Disamping itu, fraksi PDIP juga menyarankan agar kedepan anggaran terkait perekonomian rakyat, lebih ditingkatkan.
“Anggaran terkait perekonomian rakyat harus lebih ditingkatkan 3 atau setara 10% APBD untuk mempercepat pemulihan ekonomi rakyat, khususnya anggaran yang dialokasikan kepada fasilitas pelayanan di UPTD Balai Satuan Pelaksanaan dan Kantor Cabang Dinas yang menjadi wajah Pemerintah Provinsi di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.
Dalam bagian lain, fraksi PDIP mengusulkan anggaran untuk percepatan penyelesaian lahan kritis, ditingkatkan.
“Ini untuk segera meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi yang mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi serta merusak infrastruktur,” tutur Rafael.
Pewarta : Adi
Editor : Afrida
