Kota Bandung, BriliaNews.com – SMA dan SMK swasta di Jawa Barat, dihadapkan pada permasalahan terkait Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dari Pemprov Jawa Barat.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Ir. H.Abdul Hadi Wijaya seusai audiensi dengan Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta se-Jabar di Ruang Komisi V DPRD Jabar jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (20/7/2023).
Politisi PKS yang disapa Gus Ahad ini mengatakan, berdasarkan temuan BPKP tahun lalu, BPMU direkomendasikan dalam bentuk mekanisme hibah. Mekanisme hibah itu, kata dia, mensyaratkan persyaratan proposal, harus diverifikasi dan lainnya.
Namun, hal itu tidak mudah bagi sekolah untuk membuat proposal yang valid.
Pada tahun 2023 proposal pengajuan SMA/ SMK di Jabar yang gagal masuk ke
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD), hampir sepertiga atau 30-35 persen, sedangkan pada tahun 2024 sudah gagal sebanyak 120 sekolah.
“Artinya mereka dipastikan pada anggaran murni tahun 2024 mereka tidak mendapatkan, karena tidak sampai deadline dan belum berhasil,” katanya
Dia menjelaskan, mekanisme hibah ini menyulitkan bagi pihak sekolah dan dinas.
“Karena (Dinas) harus memverifikasi 4.000 sekolah swasta, satu persatu. Ini bukan tugas yang mudah,” jelasnya.
Oleh karena itu, Gus Ahad meminta kepada Pemprov Jabar untuk melakukan kajian agar proses BPMU tidak menyulitkan pengelola SMA/ SMK swasta.
“Kami mohon, jangan sampai sekolah-sekolah swasta mencatat di era sekarang terjadi kebuntuan dalam proses-proses penyampaian bantuan,” tandasnya. (Ida/ Adikarya)
