Kota Bandung, BriliaNews.com – Jawa Barat selama ini memberikan kontribusi paling besar terhadap pembangunan Indonesia, baik dari sisi investasi, laju pertumbuhan ekonomi, perdagangan luar negeri dsb. Karena itu, Jawa Barat akan terus mengambil peran dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2025-2045.
Apalagi tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun Indonesia atau Indonesia emas.
Untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan 20 tahun kedepan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) provinsi Jawa Barat akan menggelar West Java Development Forum (WJDF) 2023, dengan tema “Jabar Unggul dalam mendukung Indonesia Emas 2045”.
Kepala BAPPEDA Jabar Iendra Sofyan mengatakan kick off WJDF 2023 yang akan dilaksanakan pada 31 Juli tersebut, untuk menjaring aspirasi atau masukan melalui serangkaian diskusi dengan berbagai aspek dan skala, baik nasional maupun internasional, kemudian perbatasan dan kabupaten kota mau dibentuk seperti apa Jabar pada tahun 2045.
“Kalau Indonesia emas, Jabar pun harus emas, jangan perak atau perunggu,” kata Iendra Sofyan pada acara Japri di gedung Sate kota Bandung, Jum’at (28/7/2023).
Ia mengungkapkan, WJDF ini akan digelar sampai akhir tahun 2023. Kemudian tahun depan dinarasikan dalam bentuk dokumen, yang siap untuk dibahas dengan DPRD.
“Jadi dalam 1 tahun ke depan, kami akan menyiapkan dokumen RPJP dan tahun 2024 siap dibahas dengan DPRD terpilih yang baru,” ucap Iendra.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Prof. Arief Anshory Yusuf,
menyebut Indonesia emas 2045 sangat spesial, karena merupakan ulang tahun ke 100 Indonesia. Pada tahun itu, tentunya diharapkan masyarakat lebih sejahtera dengan pendapatan perkapita yang tinggi.
“Namun, pendapatan perkapita Jabar masih USD 3000, di bawah nasional sebesar USD 4000. Jadi Jabar kalau dikategorikan sebagai negara, itu masih negara berpendapatan menengah bawah,” ungkapnya.
“Ini kan jadi pertanyaan. Selama ini Jabar selalu dikatakan penopang ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Jabar selalu lebih tinggi,” sambungnya.
Salah satu permasalahan yang dihadapi Jawa Barat, kata Arief adalah jumlah penduduknya yang besar. Hal itu bisa menjadi potensi, tapi juga bisa menjadi beban.
“Kalau Jabar di bagi-bagi, penduduk di Kota Bandung mungkin sudah memiliki pendatapan menengah atas. Tapi ada kota lain yang pendapatan perkapitanya masih rendah. Jadi ada gap yang cukup tinggi.
Untuk itu perlu menggali potensi yang ada,” ujarnya.
Menurut Arief, Jabar merupakan provinsi yang memiliki potensi cukup besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, tapi belum tergali dengan baik.
“Potensi sumber daya manusianya menurut saya paling tinggi.
Kalau itu bisa dibantu dengan edukasi, skill dan lain-lain, ini tentu akan translate menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus,” imbuhnya.
Selain itu kata dia ada aktivitas ekonomi yang tidak secara proporsional menjadi keuntungan masyarakat Jawa Barat.
“Entah karena aktivitas ekonominya banyak yang kepemilikannya bukan warga Jabar, misalnya cafe di Bandung yang punyanya orang Jakarta. Atau pekerjaan lain dimana Jabar hanya pekerjaan skillnya bukan entrepreneurnya,” ucap Arief.
Oleh karena itu, Arief berpendapat, Jabar harus punya pemimpin yang memihak kepada konstituennya, masyarakat Jawa Barat.
“Yang penting kan bukan masalah pertumbuhan ekonominya. Kalau yang menikmatinya orang lain kan juga jadi masalah,” pungkasnya.
Pewarta : Adi
Editor : Afrida
