Bandung, BriliaNews.com – DPRD provinsi Jawa Barat berharap, berbagai kendala yang menyebabkan putus sekolah terutama dikalangan keluarga yang mempunyai keterbatasan dari sisi kemampuan ekonomi dicarikan solusinya.
Hal itu dalam upaya meningkatkan Aksesibilitas pendidikan di jenjang SMA/SMK.
Untuk itu, bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu harus terus dilanjutkan. Bahkan untuk penerima bantuan, kuotanya harus ada penambahan.
Hal ini, diungkapkan Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar Dapil 1 Kota Bandung dan Cimahi, Hj. Siti Muntamah, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Ia mengatakan saat ini melalui dukungan APBD Provinsi Jabar telah ada program pendidikan untuk kalangan masyarakat kurang mampu, melalui Program Bantuan Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM).
Program ini sudah bergulir dari tahun 2019 dan banntuan tersebut juga akan kembali disalurkan di tahun 2024.
Siti Muntamah yang juga anggota Komisi V DPRD Jabar menuturkan, pada rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Jabar diketahui dana yang disiapkan untuk bantuan KETM sebesar Rp7 miliar per tahun.
Bantuan KETM itu diberikan kepada siswa yang bersekolah di sekolah swasta baik SMA maupun SMK, dengan besaran dana yang diterima oleh siswa sebesar Rp 2 juta.
Anggaran sebesar itu, menurutnya masih kurang, bila
memperhatikan banyaknya siswa yang membutuhkan bantuan.
Pasalnya, program serupa sudah dilaksanakan di kota Bandung sejak beberapa tahun, dengan alokasi anggaran jauh lebih besar mencapai puluhan miliar.
Siti Muntamah menyatakan perlunya penambahan alokasi anggaran untuk bantuan KETM, dengan mempertimbangkan luasnya daerah di Jabar yang berkorelasi pada banyaknya siswa yang membutuhkan keberlangsungan pendidikan.
“Jika bantuan KETM bisa ada penambahan, target peningkatan rata-rata lama sekolah untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun di Jabar dapat terwujud,” pungkas Siti.
(Adi/ Adikarya Parlemen)
