banner 970x250

Presiden Jokowi Optimistis Ekonomi Indonesia Tahun 2024 Tumbuh Baik

Jakarta, BriliaNews.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo optimistis, ekonomi di tahun 2024 akan tumbuh dengan baik.

Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada Pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat baik yaitu 5,05 persen, inflasi juga terjaga di 2,57 persen dan cadangan devisa masih di USD145 billion.

Seangkan neraca perdagangan surplus USD36 billion atau kira-kira Rp570 triliun, current account deficit juga surplus di 0,16 persen.

“Saya kira angka-angka seperti ini yang harusnya kita optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024,” tambahnya.

Namun demikian, Jokowi mengingatkan semua pihak di sektor jasa keuangan, harus tetap waspada terhadap cepatnya pergerakan ekonomi global dan masifnya disrupsi teknologi.

“Kita harus banyak belajar pada kasus-kasus masa lalu, baik di 1998, di Asian Financial Crisis, kemudian di 2008 juga global financial crisis, dan juga di berbagai hal lainnya. Kita lihat, jatuhnya Silicon Valley Bank ini juga mengharuskan kita semuanya untuk berhati-hati dalam menjaga industri keuangan kita, menjaga ekonomi kita,” ujar Presiden.

Karena itu, Presiden menekankan pentingnya menjaga ekonomi agar inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat tingkat inklusi dan literasi keuangan.

“Tadi sudah disampaikan Pak Ketua OJK, OJK harus terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan. Catatan saya disini, tingkat inklusi keuangan kita di angka 75 persen dan tingkat literasi keuangan kita masih di angka 65 persen di 2023,” tutur Presiden.

Baca Juga  Jabar Salurkan Suplemen Vitamin dan Obat bagi Pasien COVID-19 Isoman

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mendorong pengembangan UMKM melalui perbankan dan asuransi. Ia menuturkan, dibutuhkan sebuah strategi untuk meningkatkan kredit perbankan terhadap UMKM.

“Kredit perbankan untuk UMKM saat ini masih di angka 19 persen. Ini perlu sebuah trobosan, perlu sebuah strategi agar ada peningkatan kredit perbankan terhadap UMKM, sehingga kita bisa melihat UMKM kita tumbuh dengan baik,” ucapnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam laporannya mengungkapkan sejalan dengan positifnya kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2023, sektor jasa keuangan tumbuh positif. Hal itu didukung oleh struktur permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga.

“Kami melihat ruang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih besar,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, inistiatif reformasi struktural, seperti revitalisasi industri, pembukaan peluang pada ekonomi yang bernilai tambah tinggi, dan berkelanjutan serta ekonomi baru, dan pemanfaatan bonus demografi, mampu memberikan daya ungkit pada perekonomian Indonesia.

Untuk mensinergikan potensi pertumbuhan ekonomi dengan dukungan jasa keuangan, dikatakannya OJK menjalankan tiga kebijakan prioritas.

Pertama, penguatan sektor jasa keuangan dalam kerangka pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang lebih terintegrasi.

Baca Juga  2.565 Peserta Lolos SNMPTN UPI 2021

Kedua, peningkatan daya saing sektor jasa keuangan dan pendalaman pasar keuangan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

“Ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sektor jasa keuangan,” ujarnya.

Mahendra menuturkan dengan mencermati berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi serta dengan kebijakan yang diambil, OJK optimis tren positif kinerja sektor keuangan akan berlanjut.

Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh 9-11 persen, didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 6-8 persen.

Di pasar modal penghimpunan dana ditargetkan Rp 200 triliun. Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan diproyeksikan tumbuh 10-12 persen, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat.

Aset asuransi diperkirakan tumbuh 4-6 persen, ditengah program reformasi yang dilakukan OJK. Aset dana pensiun diperkirakan tumbuh 10-12 persen, dan aset penjaminan tumbuh 9-11 persen.

“Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kerjasama , koordinasi, dan sinergi dengan pemerintah, otoritas moneter, industri jasa keuangan, para pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya,” pungkasnya.

Pewarta : Adi
Editor       : Afrida