Tangerang Selatan, BriliaNews.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar program pembangunan kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah, terintegrasi dengan pemerintah pusat untuk menghasilkan kemajuan yang signifikan.
Presiden menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2024 di BSD Tangerang Selatan, Rabu (24/4/2024).
“Itu sebabnya pembangunan kesehatan daerah harus melibatkan Bappeda, agar rencana pembangunan kesehatan dimasa depan terintegrasi,” kata Presiden.
Presiden menyatakan, perlu ada rencana pembangunan kesehatan jangka panjang, jangka menengah, serta Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), sebagai acuan bagi pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam melakukan pembangunan kesehatan.
“Semuanya harus sinkron, semuanya harus in line, semuanya harus satu garis lurus, mana yang harus dikerjakan. Jangan berjalan sendiri-sendiri, kalau dikerjakan sendiri, tidak ada hasilnya,” ujarnya.
Presiden menuturkan, rakernas ini untuk menyelaraskan rencana pembangunan pusat dan daerah.
“Itu sebabnya pagi hari ini kita ingin mengonsolidasikan dan mengintegrasikan untuk menghasilkan sebuah langkah konkret dari masalah-masalah kesehatan yang kita miliki,” tutur Kepala Negara.
Rakernas bertema “Transformasi Kesehatan: Melesat Menuju Indonesia Emas” ini, dihadiri sekitar 2.100 peserta yang terdiri dari perwakilan seluruh dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, Bappeda provinsi/kabupaten/kota, UPT Kemenkes, perwakilan kementerian/lembaga, dan para mitra pembangunan kesehatan lainnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang akan menjadi landasan strategis untuk mencapai target kesehatan pada masa depan.
Dalam penyusunan RPJMN ini, Kemenkes turut memasukkan satu konsep kesehatan baru, yakni dari mengobati orang sakit menjadi menjaga orang tetap sehat.
“Kami memasukkan konsep baru ini dalam transformasi kesehatan, dengan mengajak partisipasi 514 kabupaten/kota dan provinsi, bukan hanya kepala dinas, tapi juga mengajak kepala Bappeda, termasuk dirut RSUD, yang kita undang untuk datang,” kata Menkes.
Menkes menjelaskan pelibatan Bappeda dalam Rakerkesnas 2024 untuk mendapatkan masukan-masukan penting, dalam penyusunan RIBK yang ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.
Penyusunan RIBK selaras dengan amanat UU Kesehatan 17 Tahun 2023 yang mengubah paradigma dalam perencanaan kesehatan, dari program mengikuti anggaran (program follow money) menjadi anggaran mengikuti program (money follow program).
Dalam paradigma ini, anggaran kesehatan tidak dipatok 5 persen atau 10 persen, melainkan sesuai dengan kebutuhan/prioritas program.
“Kami berharap RIBK nantinya dapat menjadi sebuah pedoman nasional yang diacu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di wilayahnya,” ucapnya.
Editor : Afrida
