Kota Bandung, BriliaNews.com – Inflasi di provinsi Jawa Barat, secara year to date (y-to-d) pada bulan April 2024 mencapai 1,27%, naik dari angka 1,12% di bulan Maret 2024.
Bila dipetakan, dari 10 Kabupaten/Kota yang dipantau oleh Badan Pusat Statistik Jawa Barat, ada dua kota yang perlu menjadi perhatian, yaitu Kota Tasikmalaya dan Kota Sukabumi.
Kepala BPS Jawa Barat Marsudijono mengungkapkan, berdasarkan y-o-d, dengan target 2,5%, yang menjadi perhatian ada di Kota Tasikmalaya dengan sisa target 2024 0,85% dan Kota Sukabumi dengan sisa target 0,86%.
“Yang berdasarkan data y-on-y memang terkendali, tetapi berdasarkan y-to-d yang nanti diduga pada tahun 2024 ini, bisa lepas dari target inflasi yang sudah dicanangkan pemerintah daerah,” tutur Marsudijono di Gedung BPS Jabar, Kamis (2/5/2024).
Untuk itu, tambahnya, 2 kota di Jabar menjadi perhatian bersama yakni Kota Tasikmalaya dan Kota Sukabumi, supaya bisa lebih mengendalikan inflasi, khususnya harga-harga pangan yang terjadi di ke 2 Kota tersebit.
Bila dibandingkan secara month to month (m-to-m), pada April 2024, inflasi di Jabar turun 0,15%, dibandingkan Maret dengan sebesar 0,51%.
Sementara dari sisi komoditas, pada bulan Maret inflasi didominasi oleh bahan pangan, sedangkan andil terbesar inflasi di bulan April dipengaruhi oleh bawang merah (0,1338%), emas perhiasan (0,0759%), daging ayam ras (0,056%), angkutan antar kota (0,0434%), dan tarif kereta api (0,0347%).
“Beras yang tadinya dari Bulan Januari sampai Maret masih bergejolak cukup tinggi, tetapi kini sudah mampu di rem, sehingga pada bulan April komodoti ini memberikan andil deflasi -0,1434%,” tutur Marsudijono.
Ia menbahkan, berdasarkan year on year (y-on-y) pun inflasi di Jabar mengalami penurunan dari angka 3,48% di bulan Maret, menjadi 3,07% di bulan April 2024. “Andil tertinggi penurunan inflasi dari harga beras sebesar 0,64%, disusul oleh daging ayam ras 0,26%, emas perhiasan 0,19%, sigaret kretek mesin 0,15%, dan tomat 0,12%,” ungkapnya.
Di saat yang sama Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman menegaskan, mengendalikan inflasi itu merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk masyarakat. Itulah mengapa pemerintah selalu rewel sekali dan harus konsisten dalam mengawal inflasi agar terkendali.
“Karena kalau inflasi tidak terkendali, maka harga-harga akan naik. Kalau harga-harga naik, maka daya beli akan turun. Kalau daya beli turun maka konsumsi akan turun dan masyarakat akan miskin. Begitu siklusnya,” tutur Herman.
Herman menambahkan, berbicara inflasi, ada empat item yang harus diperhartikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, komunikasi yang efektif dan mobilitas.
Herman menegaskan yang dikomunikasikan
baik antara provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai kecamatan dan desa,
harus berbasis data, dan sumber data salah satunya dari BPS ini.
“Sehingga data-data yang tadi disampaikan kemudian kita analisis, kita akan jadikan input untuk pengambilan keputusan di provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai ke desa. Jadi pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berbasis data,” pungkasnya.
Pewarta : Adi
Editor : Afrida
