banner 970x250

DPRD Jabar Beri Perhatian pada Program Rutilahu

Kota Bandung, Brilianews.com – DPRD provinsi Jawa Barat memberi perhatian khusus pada kebutuhan mendasar masyarakat, yakni rumah layak huni. Dalam penyusunan program – program pembangunan, rumah layak huni harus menjadi program pemerintah.

Demikian pula untuk tahun 2023 mendatang, program banruan untuk merenovasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, harus menjadi skala prioritas dalam APBD Provinsi Jabar.

Sekretaris Komisi IV DPRD Jabar, Dr. Bucky Wibawa mengungkapkan,
program RUTILAHU sudah rutin dialokasikan dalam APBD Provinsi Jabar.

Seiring dengan pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi Jabar tahun 2023, program RITILAHU perlu dimaksimalkan.

“Dalam APBD 2023, program RUTILAHU perlu dimaksimalkan , baik dari jumlah sasaran masyarakat penerima manfaat maupun dari besaran alokasi dana yang dialokasikan,” katanya di Bandung, Senin (8/7/2022).

Baca Juga  Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna Sesalkan Kasus Bule Ludahi Imam Masjid

Menurut Bucky , merujuk pada evaluasi atas program RUTILAHU yang sudah direalisasikan di tahun-tahun sebelumnya, ada hal yang mesti dibenahi dalam program tersebut.

Adapun yang menjadi persoalan, masih belum tertanganinya kebutuhan pembangunan rutilahu , yaitu masih banyaknya masyarakat yang tinggal dalam rumah tak layak huni.

Persoalan lainnya, pagu anggaran yang disiapkan, tak sebanding dengan biaya untuk memperbaiki rumah.

Untuk menuntaskan persoalan itu, kata politisi partai Gerindra tersebut, harus ada penambahan alokasi dana untuk program RUTILAHU dalam penyusunan APBD Provinsi Jabar tahun 2023.

“Harapannya di tahun 2023 keseluruhan rumah yang terfasilitasi rutilahu bisa mencapai 10.000 unit, dengan besaran bantuan Rp 25 Juta per unit rutilahu,” ucap Bucky.

Baca Juga  PT KAI Daop 2 Bandung Tambah Satu Perjalanan KA Lodaya Relasi Bandung - Solo Balapan pada 11 dan 13 Oktober 2024

Selanjutnya, untuk menyelesaikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, partisipasi semua pihak yaitu pemerintah di semua level pemerintahan sangat dibutuhkan.

Oleh karenanya, ujar Bucky perlu ada koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemkab/Pemkot. Koordinasi, diharapkan bisa menghadirkan sharing pendanaan atau membuat program serupa dengan sasaran perbaikan rumah tak layak huni. (Adi)