Kota Bandung, Brilianews.com – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mendorong perusahaan migas dan Pertamina, untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di daerah-daerah pesisir. Tujuannya guna memudahkan nelayan mendapatkan solar bersubsidi.
Menurut Uu Ruzhanul, nelayan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi, khususnya solar yang menjadi bahan bakar utama untuk melaut.
Menurutnya banyak nelayan terpaksa tidak melaut hingga berminggu-minggu, karena tidak mendapatkan BBM bersubsidi.
“Sebelum ada kenaikan (BBM), biasanya mereka (nelayan) agak kesulitan untuk mendapatkan BBM khususnya solar, kemudian ditambah sekarang ada kenaikan lebih sulit lagi,” ucap Uu usai Rapat Koordinasi Rencana Penyaluran BBM bagi Nelayan di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (20/9/2022).
“Sekalipun diperbolehkan dengan kartu mereka membeli solar bersubsidi, tetapi mereka ngantri dan jauh dari dermaga. Oleh karena itu, saya minta kepada pihak migas ataupun Pertamina, untuk membangun SPBN di wilayah-wilayah tersebut,” tuturnya.
Wagub menandaskan meskipun kebutuhan akan solar banyak, namun pembangunan dapat diutamakan bagi daerah-daerah pelabuhan aktif, seperti Pangandaran, Bekasi, wilayah pantai utara dan wilayah pantai selatan.
“Kami agak sedikit memaksa untuk membangun SPBN ini. Mudah-mudahan mereka (perusahaan migas dan Pertamina) punya keinginan ataupun niat baik sesuai dengan keinginan kami dan keinginan para nelayan,” tuturnya.
Selain ketersediaan bahan bakar bersubsidi, Wagub Uu juga mengungkapkan permasalahan lain para nelayan, yakni kurangnya dermaga di berbagai tempat.
Selain itu, para nelayan juga kesulitan mendapatkan modal melaut, sehingga banyak dari para nelayan terjerat hutang kepada rentenir.
Ia menegaskan, Pemda Provinsi Jabar sudah mengambil langkah-langkah guna mengurai kebutuhan para nelayan tersebut.
Untuk dermaga, kata Uu, pihaknya akan mengutamakan pembangunan di wilayah prioritas, karena mayoritas tidak membutuhkan dermaga besar, sehingga dapat diupayakan sesuai kemampuan Pemda Provinsi Jabar.
Sedangkan untuk menanggulangi hutang kepada rentenir, Pemda Provinsi Jabar melibatkan pihak perbankan untuk membantu para nelayan.
“Kebutuhan tentang dermaga, ini sudah diinventarisasi karena kebutuhannya sangat banyak, diambil skala prioritas yang akan dibangun sesuai dengan kemampuan kami di berbagai tempat,” ucapnya.
“Kami sudah dapat izin dari Pak Gubernur untuk mengundang pihak perbankan yang ada di wilayah Jabar, baik bank bjb ataupun perbankan lainnya, untuk diminta memberikan perhatian kepada nelayan, di saat mereka mau melaut, supaya tidak seperti itu (berhutang pada rentenir),” imbuhnya. (Afr)
