Kota Bandung, Brilianews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jawa Barat mengapresiasi upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, dalam mencegah renternir dan membantu permodalan warga Kota Bandung.
Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Kemitraan OJK Regional Jawa Barat, Iman Kadarusman saat Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Bandung, Rabu (14/12/2022).
Ia menyampaikan, beberapa program Pemkot Bandung berhasil membuat masyarakat kembali pada ekonomi yang lebih baik.
“Seperti program Kredit Melati pada tahun 2022. Terdapat 2.236 pengaduan dan berhasil menyelesaikan 2.135 kasus renternir,” kata Iman yang juga Sekretaris TPAKD Kota Bandung.
Ia mengungkapkan, sampai November 2022, Kredit Melati disaluekan kepada 587 debitur.
“Para debitur ini merupakan warga yang terjerat rentenir,” ungkapnya.
Tak hanya itu, soal program Buruan SAE pun menjadi konsen TPAKD. Karena program ketahanan pangan ini mampu memberikan manfaat ekonomi yang mandiri.
“Buruan SAE mampu meningkatkan ketahan pangan dan mengoptimalisasi ekonomi mandiri,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Lembaga Jasa Keuangan ll dan Managemen Strategis OJK Regional Jawa Barat, Aulia Fadli menerangkan, TPAKD sebagai agen perpanjangan tangan pemerintah mampu menggali potensi daerah.
“Tahun 2022 ini,TPAKD Kota Bandung fokus melawan rentenir. Ini mendapat perhatian khusus, karena rentenir itu wabah yang perlu dilawan bersama,” katanya.
Ia mengatakan, rencana tahun 2023 akan fokus terhadap perempuan juga ibu rumah tangga, dalam hal ini bersinergi dengan tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK).
“Ini program nasional OJK, seluruh OJK pada tahun 2023 fokusnya ke perempuan,” bebernya.
Wali Kota Bandung, Yana Mulyana juga mengapresiasi TPAKD Kota Bandung yang mampu melahirkan akses keuangan produktif.
“Akibat pandemi Covid-19 banyak warga terjerat rentenir yang berkedok koperasi. Kita melawan rentenir dengan hadirnya Satgas Anti Rentenir, di bawah kordinasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” ujarnya.
Yana yakin TPAKD mampu melahirkan akses keuangan yang produktif, sehingga mampu mendorong masyarakat seperti para pengusaha atau pelaku UMKM.
Di tempat yang sama, Ketua TP PKK Kota Bandung Yunimar Mulyana mengatakan, perempuan tentunya memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam rumah tangga.
“Literasi dan inklusi keuangan merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap perempuan dalam pengelolaan keuangan agar terhindar dari masalah keuangan,” katanya. (*)
