Bandung, BriliaNews.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat mengapresiasi keberhasilan yang diraih oleh Pemerintah daerah provinsi Jawa Barat selama tahun 2022, namun mengingatkan sejumlah hal yang perlu diwaspadai.
Ketua DPW PKS Jawa Barat, H. Haru Suandharu mengungkapkan, tahun 2022 ini Jawa Barat menjadi tujuan dengan investasi terbesar, kinerja ASN Jabar terbaik tingkat nasional dan angka pengangguran terbuka menurun dari 9,28% menjadi 8,31%.
Namun yang perlu diwaspadai meningkatnya penduduk miskin termasuk gini ratio atau kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin serta resiko stunting. Bahkan, Jawa Barat termasuk provinsi dengan 17 kabupaten/ kota dengan resiko kemiskinan ekstrim.
“Ada beberapa poin yang kami apresiasi terkait dengan keterbukaan informasi, kemudian tujuan investasi terbesar, dan juga kinerja ASN terbaik tingkat nasional. Namun perlu diwaspadai resiko stunting, kemiskinan ekstrim, peningkatan kemiskinan dan gini ratio yang semakin tinggi, ” tegas Haru
pada Refleksi akhir tahun PKS Jabar, Catatan Pembangunan Jawa Barat dan dinamikanya di tahun 2022, di Bandung, Jumat (30/12/2022).
Selain permasalahan tersebut, kata Haru PKS juga mengingatkan pemprov Jabar untuk mengantisipasi, resesi global, perubahan iklim secara ekstrim termasuk resiko bencana alam seperti di Cianjur.
“Kami melalui fraksi PKS (DPRD Jabar) mengusulkan bantuan kepada kabupaten Cianjur lebih besar lagi berkisar Rp50-70 milyar, untuk rehabilitasi pasca gempabumi karena tanggap darurat sudah selesai,” tuturnya.
Sementara dalam dalam menghadapi resesi global, PKS mengusulkan pemberian subsidi dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, untuk mengurangi beban masyarakat.
Demikian pula stimulus bagi petani, nelayan dan UMKM, perlu dilanjutkan, karena gelombang PHK diperkirakan akan berlanjut termasuk start up.
“Kemarin sudah 43.000 buruh di PHK, itu baru permulaan, ” imbuhnya.
Terkait ketahanan pangan, Haru menyebut Jabar memiliki potensi besar. Jabar ini kan lumbung pangan nasional, jadi kekuatan Jabar itu banyak sawah, banyak kebun, dan punya pantai.
Anggaran untuk ketahanan pangan, seperti pada sektor pertanian, perlu ditingkatkan.
“Sekarang masih 2 persen. Dengan kondisi yang cukup berat seperti sekarang ini, minimal 1 persen harus kita tingkatkan, sehingga harapan saya menjadi 3 persen lah,” ucapnya.
Demikian pula anggaran program Petani Milenial sebesar Rp1,3 miliar rupiah terlalu kecil. “Ini kan programnya bagus, tapi anggarannya saya kira terlalu kecil,” tambahnya.
Pemerintah juga diharapkan bisa menjaga paket kebijakannya terutama di saat panen.
“Jangan sampai ketika panen raya malah impor. Itu yang harus kita jaga sama-sama,” tutur Haru.
Haru menambahkan perlunya program strategis dalam menyiapkan anggaran untuk penanganan stunting, kemiskinan ekstrim dan gini ratio. Jangan lagi program strategis pada taman dan alun-alun.
“Perlu diganti, jangan diteruskan. Betul itu janji kampanye (Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum), tapi setelah Covid-19, resesi ekonomi dan bencana alam, (program taman dan alun-alun) perlu dibahas lagi,” pungkasnya. (Adi)
