Bandung, BriliaNews.com – Anggota Komisi IV DPRD provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menanggapi pernyataan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), yang menyebut Bandara Kertajati, Majalengka, sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kurang berhasil, sedangkan MRT Jakarta sebagai PSN yang sukses.
Disebutkan Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo yang juga Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian,
pencapaian buruk Bandara Kertajati dikarenakan belum selesainya Tol Cisumdawu.
“Kalau sukses, contohnya MRT. Kalau yang belum sukses itu contohnya Bandara Kertajati,” kata Wahyu di Jakarta, Senin (8/5/2023).
Wahyu menyebut pemerintah baru sadar akses ke Bandara Kertajati kurang, setelah bandar udara itu rampung. Hal tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara pembangunan bandara dengan akses jalannya.
Ia mengatakan pembangunan jalan tol memang agak sulit dalam pembebasan tanah. Namun, Wahyu mengatakan Tol Cisumdawu diperkirakan rampung akhir Mei ini.
Menurut Wahyu, seharusnya pembangunan bandara diikuti dengan ekosistemnya.
“Pada waktu bangun Kertajati, kita hanya bangun bandara. Padahal kalau bangun bandara kita harus bangun ekosistem, misalnya bagaimana penginapan untuk kru penerbangan tersebut, bagaimana kesiapan wilayah menyiapkan misalnya pemadam kebakaran dan hospital,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPRD provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menyatakan, jalan tol Cisumdawu memang menjadi salah satu kendala utama pengoperasian Bandara internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Karena, Tol yang menghubungkan Cileunyi-Sumedang-Dawuan itu, memang menjadi aksesibilitas yang dianggap kendala untuk beroperasinya BIJB Kertajati secara penuh.
“Tol Cisumdawu menjadi kunci penting untuk akses dari dan ke selatan. Artinya, Tol Cisumdawu menjadi kunci penting untuk calon pengguna jasa BIJB Kertajati, semisal dari Bandung dan sekitarnya. Bahkan, tol spanjang 60 kilometer lebih itu sangat dibutuhkan mereka yang berada di Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran,” kata Daddy kepada BriliaNews.com, Rabu (10/5/2023).
Senada dengan Ketua KPPIP Wahyu Utomo, Daddy Rohanady menyebut untuk menunjang BIJB Kertajati sebagai bandara internasional seperti tersemat dalam namanya, dibutuhkan pula sarana dan prasarana lain. Sebut saja misalnya, hotel, rumah sakit, dan stasiun pengisian bahan bakar yang memadai. Bahkan, dibutuhkan pula hanggar yang representatif.
“Apalagi jika kita berpikir soal status bandara itu yang oleh Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai salah satu bandara pemberangkatan haji dan umrah. Konsekwensinya, harus pula ada asrama haji yang memadai. Ini berkaitan dengan jumlah jamaah yang tidak sedikit,” terang Daddy.
Lebih lanjut dikatakan Daddy, pemberangkatan ibadah haji memang hanya setahun sekali. Namun, jamaah umrah bisa berangkat setiap waktu. Apalagi jika dikaitkan dengan waktu tunggu giliran berhaji yang begitu panjang. Umat muslim lebih memilih umrah (haji kecil) daripada tidak dapat giliran berhaji.
Terlepas dari berbagai hal yang melingkupinya, tegas Daddy, masyarakat Jawa Barat tetap menginginkan BIJB Kertajati segera beroperasi secara penuh. Keinginan tersebut kiranya dapat dimengerti mengingat selama ini perjalanan via udara selalu ditempuh melalui Bandara Soekarno-Hatta atau Halim Perdana Kusuma.
Ia menambahkan, banyak hal akan dirasakan Jawa Barat jika bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka itu sudah beroperasi. Jika jarak menunju bandara lebih dekat, waktu tempuh menjadi lebih singkat. Selain itu, biaya yang dikeluarkan pun pasti menjadi lebih murah.
“Satu hal yang pasti jika itu semua terjadi, perekonomian Jawa Barat akan meningkat. Akhirnya, kesejahteraan masyarakat Jawa Barat pun meningkat pula,” pungkasnya.
(Ida/ Adikarya Parlemen)
