Kota Bandung, BriliaNews.com – Ditengah kinerja perekonomian nasional yang relatif stabil, kondisi Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada April 2023 mencatatkan pertumbuhan positif.
Hal ini tercermin dari pertumbuhan di masing-masing sektor industri keuangan.
“Secara keseluruhan stabilitas dan profil risiko sektor jasa keuangan di Jabar, tetap terjaga dengan likuiditas yang memadai,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat Indarto Budiwitono, dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/6/2023).
Menurut Indarto, pada April 2023 sektor perbank-an di Jabar tumbuh positif, ditopang oleh fungsi intermediasi dan tingkat risiko yang masih terjaga.
Aset perbank-an telah mencapai Rp921 triliun atau bertumbuh 1,67 persen. Kredit perbank-an juga tumbuh 7,20 persen dengan sekitar 49 persen diantaranya ditopang oleh sektor konsumsi.
“Kinerja intermediasi perbankan Loan to Deposit Ratio (LDR) Jawa Barat, terjaga pada level 88,97 persen dan tingkat rasio kredit bermasalah berada di level manageable sebesar 3,80 persen,” ujarnya.
Sedangkan industri Perbankan Syariah dikatakannya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan dan mencatatkan kinerja yang lebih tinggi dibanding perbankan konvensional.
Market share pembiayaan perbankan syariah, juga terus menunjukkan tren kenaikan dari 8,4 persen pada tahun 2019 (sebelum pandemi Covid-19) menjadi 10,4 persen per April 2023.
“Pembiayaan perbankan syariah di Jabar per April 2023 mencapai Rp59,8 triliun dan tumbuh 16,82 persen (yoy). Hal itu ditopang oleh pembiayaan dari Bank Umum Syariah dengan porsi pembiayaan 65,1 persen, disusul Unit Usaha Syariah 26,4 persen dan BPR Syariah 8,5 persen dari total pembiayaan,” tuturnya.
Terkait industri BPR dan BPR Syariah, Indarto menyebut tren pertumbuhan pembiayaan BPR Syariah menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding kredit BPR Konvensional, dengan pertumbuhan 22,75 persen. Sehingga dalam lima tahun terakhir, market share pembiayaan BPR Syariah terus meningkat.
Dikatakannya, aset BPR dan BPR Syariah Jawa Barat tumbuh 7,30 persen yoy menjadi Rp29,7 triliun, dengan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 6,26 persen yoy menjadi Rp20,3 triliun. “Sedangkan dari sisi penyaluran kredit/pembiayaan tumbuh 12,40 persen yoy menjadi Rp21,3 triliun,” ucap Indarto.
Di sektor Pasar Modal kata Indarto, sampai April 2023 mencatat nominal transaksi saham dari Jawa Barat mencapai Rp68,9 triliun, yang didominasi oleh investor ritel.
Jumlah perusahaan Jabar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, saat ini 68 perusahaan terdiri dari sektor perbankan, telekomunikasi, properti, serta industri makanan dan minuman.
“Sedangkan jumlah Single Investor Identification atau SID di Jawa Barat masih menjadi yang terbanyak, mencapai 2.433.384 SID atau sekitar 22,5 persen dari total SID Nasiona,” sambungnya.
Lebih lanjut dikatakan Indarto, di sektor Industri Keuangan Non Bank, Nilai outstanding piutang perusahaan pembiayaan masih tumbuh double digit sebesar 10,87 persen yoy pada April 2023 menjadi sebesar Rp70,78 triliun, atau terbesar kedua setelah Provinsi DKI Jakarta.
Sementara untuk Fintech Peer to Peer (P2P) Lending, Jawa Barat masih menjadi Provinsi dengan outstanding pinjaman P2P terbesar Nasional, mencapai Rp13,57 triliun dengan jumlah penerima 4,6 juta rekening dan TWP90 diatas rata-rata Nasional yaitu 3,60 persen.
“Sejak didirikan, Perusahaan P2P lending telah menyalurkan pinjaman Rp147,36 triliun, kepada penerima pinjaman di Jawa Barat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, OJK Regional 2 Jawa Barat juga mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat, melalui program Learning Management System (LMS) dan media sosial.
“Kami juga menerima 380 pengaduan di sektor Perbankan, 146 pengaduan sektor Perusahaan Pembiayaan, 36 pengaduan di sektor Asuransi 225 pengaduan Fintech P2P Lending dan 301 pengaduan lainnya,” pungkas Indarto.
Pewarta : Adi
Editor : Afrida
