Kota Bandung, BriliaNews.com – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum, mewakili Gunernur Jabar menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Jabar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prov. Jabar tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Jawaban tersebut, disampaikan pada rapat paripurna DPRD Prov. Jabar yang dipimpin Wakil Ketua Ahmad Ru’yat, di gedung DPRD Jl. Diponegoro, Kota Bandung, Senin (10/7/2023).
Pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan pada rapat paripurna hari Kamis (6/7/2023) lalu, terbagi ke dalam tiga poin besar.
Tiga poin tersebut yaitu pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diterima Jabar sebanyak 12 kali berturut-turut, penjelasan di bidang Pendapatan Daerah, dan penjelasan di Bidang Belanja Daerah.
Secara umum Wagub Uu Ruzhanul Ulum sependapat dengan pernyataan fraksi-fraksi terhadap pelaksanaan APBD tahun 2022.
Salah satunya, menjawab pandangan Fraksi Gerindra Persatuan dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait Opini WTP yg diterima Prov. Jabar. Ia mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan inspektorat dan BPK-RI.
“Kami akan menindaklanjuti rekomendasi BPK berkaitan dengan kebocoran anggaran dalam APBD sebelumnya dan mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan pada laporan keuangan,” ujarnya.
Terkait pendapatan daerah, Wagub juga sepakat dengan saran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia dalam penggalian potensi pendapatan asli daerah.
“Penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, melalui kolaborasi, sinergitas antar lembaga, dan inventarisasi aset-aset potensial yang bisa dikerjasamakan dengan pihak ke tiga,” tutur Uu.
Dibidang Belanja Daerah, Wagub Uu memyampaikan terima kasih kepada Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia yang mengapresiasi atas serapan anggaran di atas 90 persen.
Ia juga sependapat dengan Fraksi Demokrat yang mengatakan serapan anggaran perlu ditingkatkan di tahun yang akan datang, sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Mengenai serapan anggaran Pemprov. jabar Tahun 2022 yang mencapai 96,10 persen, saya sampaikan hal tersebut terjadi karena efisiensi belanja yang dilakukan perangkat daerah,” tuturnya.
Pewarta : Adi
Editor : Afrida
