Kota Bandung, BriliaNews.com – Pada seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di Jawa Barat, ditemukan banyak pelanggaran.
Berdasarkan temuan dilapangan, terdapat bukti-bukti dugaan pelanggaran tersebut, mulai dari pra pelaksanaan, proses pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan.
Hal itu mengemuka pada rapat kerja (Raker) Komisi V DPRD provinsi Jawa Barat, bersama Dinas Pendidikan Jawa Barat, Disdukcapil Jabar, Satgas Saber Pungli, Komite Sekolah, PGRI, Forum Orang Tua Siswa dan Pemerhati Pendidikan, di gedung DPRD Jabar jalan Diponegoro kota Bandung, pekan ini.
Wakil Ketua Komisi V DPRD provinsi Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya mengatakan dalam raker dengan agenda Evaluasi PPDB, terungkap berbagai bentuk kecurangan dalam pelaksanaan PPDB 2023.
Adapun kecurangan yang ditemukan antara lain memanipulasi data
dengan mengubah alamat domisili di kartu keluarga agar dekat dengan sekolah, memalsukan surat keterangan tidak mampu, titip menitip melalui oknum tertentu, rekayasa rombel dan praktik spelling sampai pada praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap.
“Berbagai praktik ilegal di atas kerap kali terjadi dan telah menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan PPDB di Jawa Barat setiap tahunnya. Hal ini terus berulang serta melibatkan para oknum di institusi publik dan oknum masyarakat,” kata Abdul Hadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/8/2023).
Akibatnya, kata politisi senior PKS yang akrab disapa Gus Ahad, banyak pihak khususnya siswa yang dirugikan dari adanya praktik-praktik pelanggaran oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab.
Guna mengatasi permasalahan tersebut peserta Raker merekomendasikan agar dilakukan audit secara menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB, mulai dari pra-pelaksanaan, ketika proses pelaksanaan, sampai pada pasca pelaksanaan.
“Setelah mendengarkan berbagai pandangan, paparan, masukan, dan saran dari berbagai elemen pendidikan, Raker menghasilkan rekomendasi utama
yakni melakukan audit PPDB 2023 secara menyeluruh mulai dari pra-pelaksanaan, ketika proses pelaksanaan, sampai pada pasca pelaksanaan,” ujarnya.
“Rekomendasi secara komprehensif akan dibahas lebih lanjut pada Rapat Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini,” pungkasnya.
(Ida)
