Kab. Bandung Barat, BriliaNews.com – Jawa Barat merupakan provinsi paling padat penduduknya, hampir mencapai 50 juta jiwa. Konsep aglomerasi harus mulai diterapkan sehingga kemacetan dan kepadatan dari urbanisasi dan mobilitas penduduk dapat diturunkan.
Hal itu dikemukakan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dalam Seminar Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Jabar dalam Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Perkotaan dan Pedoman Pembiayaan Pengelolaan Pendapatan dari Layanan Angkutan Massal dan Kawasan Berorientasi Transit di Kabupaten Bandung Barat, Jumat (20/10/2023).
“Konsepnya kawasan aglomerasi harus terintegrasi antar daerah dan angkutan. Jadi nanti bisa terintregrasi antar bis, LRT sampai kereta cepat,” ungkapnya.
Menurut Bey, transformasi angkutan massal di Jabar perlu didukung sebab diyakini pengembangan transportasi massal yang andal dan berkelanjutan adalah kunci untuk mengatasi permasalahan.
Disamping itu, angkutan massal juga harus ada dukungan dari masyarakat untuk peralihan dari kendaraan pribadi atau angkutan yang biasa digunakan.
Ia pun meminta Kepala Dinas Perhubungan Jabar, segera melaksanakan program ini secepat mungkin untuk kemaslahatan masyarakat.
“Ini merupakan supply demand, saya berharap supply -nya tidak mandek. Kita harus siapkan dulu baru kita bisa menarik atau menyarankan masyarakat menggunakan transportasi publik,” katanya.
“Kalau sudah terintegrasi akan aman dan nyaman. Misalnya nanti BRT itu bis listrik anti polusi dan irit. Jadi betul-betul diatur masalah subsidinya, tarifnya murah. Jadi masyarakat tidak berpikir dua kali untuk menggunakannya,” imbuh Bey.
Kepala Dinas Perhubungan Jabar A. Koswara memaparkan, ada beberapa hal yang menjadi latar belakang seminar yang diseleggarakan, di antaranya aglomerasi perkotaan dan pertumbuhan urbanisasi yang saat ini sudah mencapai 55 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan.
“Kemudian dampak dari urbanisasi ini adalah kebutuhan mobilitas dengan keterbatasan jalan, sehingga membuat kemacetan dimana-mana,” katanya.
Di Jabar terdapat tiga metropolitan, yakni Bandung Raya, Bodebek dan Cirebon Raya. Layanan lalu lintas di ketiga metropolitan itu sudah lintas kabupaten kota.
“Perlu sebuah regulasi yang memayungi kerja sama antar daerah di aglomerasi perkotaan atau metropolitan tersebut,” ungkap Koswara.
“Saat ini yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana menjamin keberlanjutan dari angkutan tersebut sehingga perlu sebuah terobosan dan kebijakan, khususnya penguatan pembiayaan,” ujarnya.
Editor : Afrida
