Kota Bogor, BriliaNews.com – Komisi IV DPRD Jawa Barat mengkritisi program listrik desa di wilayah II Kota Bogor yang tumpang tindih.
Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Tetep Abdulatip mengungkapkan, pendataan penerima bantuan program listrik desa di kota Bogot tumpang tindih, disatu sisi ada dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, dan disisi lain dapat pula dari Corporate Social Responsibility (CSR) sehingga harus diawasi.
Karena itu, pendataan masyarakat penerima bantuan harus mendapat pengawasan khusus dari stakeholder terkait, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Tetep Abdulatip, usai melakukan kunjungan kerja Komisi IV DPRD Jawa Barat ke Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II Kota Bogor, Senin (4/3/2024).
Menurut Tetep Abdulatip, dari hasil kunjungan kerja tersebut, Komisi IV meminta agar data penerima manfaat program listrik desa ditertibkan.
“Kami (Komisi IV DPRD Jawa Barat) tidak ingin jadi tumpang tindih, data penerima manfaat bantuan program listrik desa harus ditertibkan lagi,” tegasnya.
Selain tumpang
tindihnya penerima manfaat program listrik desa, Komisi IV DPRD Jawa Barat juga menyoroti kantor Dinas ESDM Wilayah II yang belum mempunyai kantor tetap.
Dinas ESDM Wilayah II juga belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, untuk mempermudah koordinasi dengan Dinas ESDM di semua cabang wilayah.
“Hal mendasar di Dinas ESDM Wilayah II ini tidak punya kantor, belum punya kantor. Hal ini harus mendapatkan perhatian khusus,” jelasnya.
Ia berharap Detail Engineering Design atau DED Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II segera dibuat, sehingga di 2025 anggarannya bisa diajukan.
“Sehingga Dinas ESDM Wilayah II mempunyai kantor tetap, untuk mempermudah koordinasi,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Jawa Barat menyoroti program energi terbarukan di Jabar.
Pihaknya berharap program energi terbarukan mendapat perhatian khusus dan bisa berhasil, karena program ini mendapat anggaran yang cukup besar.
“Persoalan energi terbarukan ini harus kita dorong, karena program yang bagus sebagai energi alternatif. Tapi tentu efektifitas dari program ini harus terukur, karena anggarannya tidak kecil sementara kebutuhannya cukup banyak,” ucap Tetep.
(Adi)
