Kota Bandung, BriliaNews.com – Perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad, merupakan momentum yang tepat untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dan berkelanjutan.
Salah satu terobosannya, yakni dengan mewujudkan lingkungan yang sehat melalui ekonomi hijau.
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri
Tito Karnavian dalam sambutan tertulisnya dibacakan Plh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Hikmat Ginanjar pada upacara Peringatan ke-28 Hari Otonomi Daerah Tingkat Kota Bandung, dengan tema Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”, Kamis (25/4/2024).
Menurut Mendagri, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah, untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.
Kebijakan otonomi daerah juga memberikan keleluasaan pemerintah daerah, untuk melakukan eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal dalam mendorong implementasi teknologi hijau.
Ia mencontohkan penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari dengan solar panel, penggunaan mobil listrik, dapat menggantikan eksistensi mobil berbahan bakar fosil, pengolahan limbah yang ramah lingkungan sampai desain green building yang memperhatikan efisiensi energi, penggunaan material konstruksi ramah lingkungan dan manajemen limbah bangunan.
“Dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, kita dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan,” ujar Mendagri.
Selain itu, pemerintah daerah secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah, untuk mendorong program pembangunan nasional meliputi penanganan stunting, dan penurunan angka kemiskinan ekstrem.
Tak hanya itu, ada pula pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.
Setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah.
“Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi ekonomi hijau. Penyelengaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,” ungkapnya.
Editor : Adi
