Kota Bandung, BriliaNews.com – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menerima audiensi Forum Guru Honorer Provinsi (FGHP) KCD Wilayah XI Jabar yang
diketuai Rida Rodiana.
Mereka diterima oleh Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat di gedung DPRD Jabar jalan Diponegoro kota Bandung, Jum’at (12/7/2024).
Sadar Muslihat menjelaskan, audiensi dengan FGHP KCD Wilayah XI Jabar membahas masalah usulan kuota PPPK Jabar Tahun Anggaran (TA) 2024, dan implementasi Kepmendikbudristek No. 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah hingga masalah terkait pos belanja Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Dinas Pendidikan (Disdik) Tahun 2025.
“Jadi hari ini FGHP KCD Wilayah XI Jabar kesini (DPRD Jawa Barat), mereka guru-guru yang mengajar di sekolah negeri tapi non-ASN dan non PPPK mengeluhkan tentang status mereka, dan tentunya mereka berharap menjadi PPPK,” jelas Sadar Muslihat, Kota Bandung, Jumat (12/7/2024).
Dalam audiensi tersebut, FGHP KCD Wilayah XI Jabar meminta Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar menambah kuota PPPK guru kepada pemerintah pusat.
Pada audiensi dengan FGHP KCD Wilayah XI Jabar pun terungkap, banyak masalah terkait PPPK dan ASN yang baru khususnya di sekolah-sekolah.
Seperti pengurangan jam mengajar dari 24 jam menjadi 0 bagi guru non ASN dan non PPPK dampak dari masuknya guru PPPK baru. Sedangkan mereka (guru non ASN dan non PPPK) dibayar persatu jam mengajar.
“Untuk itu FGHP KCD Wilayah XI Jabar meminta agar kuota PPPK bagi guru ditambah, begitu intinya,” tegas dia.
Komisi I DPRD Jabar kata Sadar Muslihat akan segera menindaklanjuti masalah ini, salah satunya dengan mengajukan penambahan kuota PPPK khususnya untuk kuota guru di tahun anggaran berikutnya.
Masalah ini dikatakannya akan menjadi nota Komisi I DPRD Jawa Barat dan segera disampaikan kepada pimpinan DPRD Jawa Barat untuk disampaikan kepada gubernur hingga pemerintah pusat.
“Kita berharap pimpinan DPRD Jawa Barat maupun gubernur memperhatikan masalah ini, ” ucap Sadar Muslihat.
(Adi)
