Kota Bandung, BriliaNews.com – Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan pandangan umum atas Ranperda Tentang Perubahan APBD 2025, pada Rapat Paripurna DPRD Jabar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jabar H. M.Q. Iswara, Selasa (12/8/2025).
Salah satunya disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang dibacakan oleh H. Yusuf Ridwan.
Menurut Yusuf Ridwan menyebut, walaupun telah disepakati KUA dan PPAS T.A. 2025, fraksi PPP memiliki beberapa catatan terkait Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi PPP mencatat, realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 mencapai 1,76 triliun rupiah atau 253,28 persen, dari proyeksi 693,39 miliar rupiah.
Menurutnya, capaian ini patut diapresiasi, namun diperlukan penjelasan terkait sumber utama realisasi tersebut, apakah berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), yang justru dapat mengidentifikasikan lemahnya perencanaan dan serapan anggaran pendapatan tahun sebelumnya.
Ia juga mempertanyakan strategi agar pembiayaan daerah tidak sekedar menjadi solusi jangka pendek, tetapi menjadi sumber penguatan modal pembangunan yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Yusuf juga menanyakan langkah Pemprov. Jabar untuk memastikan tingginya penerimaan pembiayaan agar tidak membebani fiskal dimasa depan.
“Bagi fraksi PPP, surplus anggaran yang besar, bukan hanya sekedar capaian, tetapi juga amanah, bagaimana setiap kelebihan itu diubah menjadi kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat,” tuturnya.
Perubahan target pendapatan daerah dari 30,99 triliun, menjadi 31,09 triliun, atau naik 0,31 persen, juga menjadi perhatian fraksi PPP.
Fraksi PPP menilai, kenaikan ini relatif kecil. Ia mengingatkan perlunya keberanian untuk memperluas basis pendapatan asli daerah tanpa membebani rakyat kecil, dengan mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi yang potensial.
Kenaikan pendapatan transfer yang tipis juga menandakan pentingnya kemandirian fiskal daerah.
Asumsi makro ekonomi daerah juga harus realistis dan transparan, agar target pendapatan dapat dicapai tanpa mengorbankan program prioritas rakyat.
“Bagi fraksi PPP, pendapatan daerah adalah fondasi kemandirian, dan kemandirian adalah prasyarat utama bagi kemajuan yang berdaulat,” ujar Yusuf.
Fraksi PPP juga mencermati meningkatnya Rencana Belanja Daerah dari 31,08 triliun rupiah menjadi 32,23 triliun, naik 3,73 persen.
Ia meminta penjelasan, menurunnya belanja operasi sebesar 1,33 persen sebagai bentuk efisiensi, akankan ini berdampak pada pelayanan dan tidak akan mengganggu pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.
Lonjakan belanja modal yang naik 172,78 persen atau 3,06 triliun juga memerlukan perencanaan yang matang.
“Bagaimana infrastruktur yang dibiayai akan selesai tepat waktu sesuai spesifikasi, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tanya Yusuf.
Belanja tidak terduga yang turun 76,22 persen atau turun 879,74 miliar rupiah, juga menjadi perhatian, berkaitan dengan kesiapan Pemprov. Jabar disaat terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya.
Belanja transfer turun 9,41 persen atau 751,65 miliar rupiah, berpotensi mengganggu program daerah.
Ia mempertanyakan strategi kompensasi atau program alternatif untuk menjaga layanan publik di daerah.
“Fraksi PPP menegaskan, belanja daerah harus menyentuh akar masalah masyarakat, bukan sekedar menggerakan angka-angka di APBD,” tegasnya.
Ia juga menegaskan komitmen fraksi PPP untuk terus mengawal pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2025, agar berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
“Karena setiap rupiah dalam APBD adalah titipan rakyat yang harus dikelola dengan prinsip amanah, keadilan, dan keberpihakan kepada kepentingan umat,” pungkas Yusuf.
Pewarta : Adi
Editor : Afrida
