Kota Bandung, BriliaNews.com – Partai Gerindra mendukung prinsip Penangkapan Ikan Terukur (PIT), sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mencegah overfishing.
Namun Partai ini menolak jika kebijakan tersebut hanya rapi di atas kertas, tetapi menyulitkan nelayan kecil di lapangan.
“Regulasi kuota, zonasi, dan kewajiban teknologi pemantauan harus diatur dengan adil, proporsional, dan tidak menjebak nelayan tradisional dalam biaya
baru yang tidak sanggup mereka tanggung,” kata anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Gerindra, Daddy Rohanady, Jumat (14/11/2025).
Menurutnya, program PIT berbasis kuota yang akan diberlakukan penuh per 1 Januari 2026 menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk menjaga ekosistem perairan sekaligus mendorong ekonomi kelautan.
Maka, Gerindra berkomitmen mengawal kebijakan PIT agar benar-benar seimbang antara kelestarian dan keadilan sosial, subsidi dan insentif teknologi untuk kapal kecil, penyederhanaan birokrasi kuota, penguatan koperasi nelayan, serta pelibatan nelayan sebagai mitra pengawas sumber daya ikan.
“Laut adalah ruang hidup rakyat, bukan hanya arena bisnis segelintir pelaku besar,” tegas Daddy.
(Ida)
