Kota Bandung, BriliaNews.com – DPRD Provinsi Jawa Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama dan penyampaian pendapat akhir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025).
Dalam pendapat ahirnya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa fokus pembangunan Jawa Barat tahun 2026 diarahkan pada penyelesaian infrastruktur dasar, terutama perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.
Ia menyebut Pemdaprov Jabar menargetkan tingkat kemantapan jalan mencapai di atas 90 persen, bahkan diharapkan bisa menembus 95 persen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,8 triliun.
“Kita ingin mencapai tingkat kemantapan di atas 90 persen, mudah-mudahan bisa 95 persen. Alokasinya Rp4,8 triliun,” ujarnya.
Selain pembangunan jalan, Pemdaprov Jabar juga mengalokasikan hampir Rp500 miliar untuk pembangunan unit sekolah baru, sebagai upaya memperluas akses pendidikan.
Di sektor kesehatan, Ia menyampaikan rencana pembangunan rumah sakit daerah baru di Kabupaten Indramayu, sebagai salah satu langkah memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kemudian kita ingin membangun unit sekolah baru, yang ini hampir ada Rp500 Miliar, kemudian kita juga mendorong tumbuhnya rumah sakit daerah baru, ini rencana kalau ngga salah di Indramayu,” ujarnya
Penanganan banjir turut menjadi perhatian melalui pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai. Pemerintah provinsi juga menyiapkan anggaran untuk penyelesaian program listrik bagi masyarakat miskin senilai Rp78 miliar serta pembangunan penerangan jalan umum sebesar Rp473 miliar.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh agenda tersebut menjadi kerangka prioritas pembangunan tahun 2026.
“Ini adalah kerangka-kerangka prioritas,” kata KDM.
Ia menambahkan, fokus pada prioritas tersebut membuat sejumlah perangkat daerah, perlu mengurangi kegiatan yang dinilai kurang relevan.
Menurutnya, beberapa organisasi perangkat daerah di Jawa Barat harus “puasa” dari program-program yang dianggap tidak penting dan diarahkan untuk mendukung agenda strategis pembangunan.
“Birokrasi di Jabar di beberapa OPD puasa. Puasanya tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan, yang bagi kami tidak begitu penting,” jelasnya.
Dedi juga menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penguatan pembangunan desa. Sejumlah ruas jalan desa akan dibangun menggunakan sistem beton dengan pola swadaya. Pemdaprov Jabar akan menyediakan bahan baku dan teknologi, sementara masyarakat desa tetap memperoleh upah.
Skema ini diharapkan mampu memperluas penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.
“Orientasinya adalah memperbanyak jumlah tenaga kerja di desa. Bahan baku dan teknologinya disiapkan Provinsi Jabar, dan mereka tetap kita beri upah,” katanya.
Gubernur KDM menilai bahwa seluruh upaya pembangunan harus dilakukan dengan kerja keras mengingat adanya peningkatan belanja APBD dari rencana awal sebesar Rp28 triliun menjadi Rp30,1 triliun.
(Ida)
