Kota Bandung, BriliaNews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mempercepat transformasi layanan administrasi kependudukan (adminduk), dengan mendorong digitalisasi dan peningkatan cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Hal ini ditegaskan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam Rapat Koordinasi Data Kependudukan dan Disdukcapil Awards Tahun 2025, Senin (24/11/2025).
Farhan mengatakan, pelayanan publik merupakan fondasi keadilan bagi seluruh warga, terlepas dari kondisi ekonomi maupun latar belakang sosial.
“Dasarnya adalah pelayanan publik. Mau anda berpendapatan Rp1 miliar sebulan atau anda seorang buruh harian yang cuma berpendapatan Rp50.000 per hari, KTP-nya sama,” ucapnya.
Farhan juga menyoroti pentingnya layanan adminduk sebagai alat memastikan kehadiran negara yang adil, terutama bagi kelompok rentan.
Ia mencontohkan keberhasilan pendataan sekitar 40 penyandang disabilitas mental terlantar yang kini memiliki NIK dan KTP.
“Dengan punya NIK, maka dia punya KTP. Dengan punya KTP, maka dia berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan itu, ia menegaskan capaian digitalisasi harus terus digenjot, terutama terkait Identitas Kependudukan Digital.
“Kita belum mencapai target 30 persen identitas kependudukan digital. Ini harus 30 persen. Kenapa penting? Karena IKD inilah pertahanan terbaik kita untuk melindungi masyarakat dari kejahatan digital berbasis admin itu,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Disdukcapil Kota Bandung juga meluncurkan tiga inovasi, yakni Pelana (Pelayanan Adminduk di Tempat Persalinan), Siap Pa (pelayanan terintegrasi dengan Pengadilan Agama), dan Kompak (kolaborasi pencatatan adminduk dengan KUA).
Peluncuran ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperluas akses layanan.
“Tiga layanan inovatif yang hari ini menjadi salah satu inovasi kebanggaan Pemerintahan Kota Bandung, yaitu Pelana, Siapa dan Kompak Kang,” ujar Farhan.
Di lain pihak, Kepala Dinas Dukcapil Kota Bandung, Tatang Muchtar menjelaskan, strategi memperluas akses layanan adminduk melalui sebaran layanan yang merata di seluruh wilayah kota.
“Untuk Kota Bandung dengan melayani penduduk hampir 2,6 juta itu sangat tidak sederhana. Tentu saja ini memerlukan strategi yang mumpuni, karenanya kami mencoba menyebarkan layanan,” ujar Tatang.
Ia menilai kolaborasi lintas instansi, termasuk KUA, rumah sakit, perbankan, dan lembaga layanan publik lainnya, menjadi kunci percepatan inovasi dan peningkatan kualitas layanan adminduk di Kota Bandung.
(Adi)
