Kota Bandung, BriliaNews.com – Pada beberapa daerah di Jawa Barat, setiap rintik hujan bisa membawa kekhawatiran akan bencana banjir, longsor dan akses terputus.
Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan menilai persoalan ini bukan lagi sekadar fenomena alam, tetapi cermin dari lingkungan di hulu yang makin kehilangan daya dukungnya.
Banjir dan longsor yang datang berulang di Jawa Barat, bukan lagi sekadar persoalan cuaca. Di banyak tempat, warga harus berjaga setiap kali hujan turun, sementara kerusakan hulu membuat air tak lagi tertahan seperti dulu.
“Di sinilah kebijakan penanggulangan bencana perlu menyentuh akar permasalahannya,” tegas Iwan, Jumat (5/12/2025).
Berdasarkan data BPBD Jabar, tercatat 74 kejadian bencana pada 1-12 November 2025, dengan 9.810 jiwa terdampak.
Menurut Iwan, pola ini bukan lagi fenomena cuaca belaka.
Di tengah kondisi ini, DPRD Jabar mengapresiasi langkah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, yang mengalokasikan dana sebesar Rp20 miliar untuk Siaga Darurat. Dedi Mulyadi juga menggagas Reboisasi Berbasis Insentif, yaitu program yang menggaji warga menanam pohon.
Namun demikian menirut Iwan, untuk mitigasi jangka panjang dibutuhkan ketegasan terkait tata ruang.
Ia menyebut dukungan anggaran tidak akan cukup jika pembangunan di hulu tetap dibiarkan.
Untuk itu, Dedi menghimbau adanya audit total terkait perizinan di kawasan resapan seperti KBU dan Puncak, tempat vila ilegal terus muncul.
“Kita perlu audit total terhadap izin-izin yang dikeluarkan di kawasan resapan, seperti di Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Puncak. Percuma kita tanam pohon, jika di hulu masih terus dibangun vila ilegal,” tegas Iwan.
Iwan mengatakan, bencana juga bukan hanya persoalan sosial, dampaknya pun terasa langsung kepada kantong masyarakat.
BPS mencatat adanya lonjakan inflasi pangan akibat lahan pertanian rusak, distribusi terganggu, dan akses jalan putus.
Oleh karena itu, DPRD Jabar mendorong agar kerugian ekonomi ini dimasukkan sebagai dasar perencanaan APBD mitigasi.
DPRD Jabar, kata Iwan mendukung langkah siaga darurat dan reboisasi yang digagas pemerintah. Namun, Ia juga menekankan pentingnya penertiban tata ruang dan pengawasan izin di kawasan resapan.
“Keselamatan warga, pemulihan lingkungan, dan stabilitas ekonomi harus berjalan beriringan agar Jawa Barat benar-benar siap menghadapi bencana yang terus berulang,” pungkasnya.
(Adi)
