Kota Bandung, BriliaNews.com – Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, H.Muhamad Sidkon, Dj. mengungkapkan, Kabupaten Indramayu masih kekurangan Sekolah SMA/SMK Negeri.
Dari 31 Kecamatan se-Kabupaten Indramayu, masih ada 8 kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri dan 13 Kecamatan belum ada SMK Negeri.
Ia menilai kekurangan SMA/SMK Negeri di Indramayu ini menjadi “PR” besar bagi pemerintah provinsi Jabar dibawah pimpinan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Oleh karena itu, DPRD Jabar mendorong agar setiap tahun ada penambahan Unit Sekolah Baru (USB).
Keluhan dan aspirasi masyarakat Indramayu atas kurangnya SMA/SMK Negeri, disampaikan kepada Sidkon saat menggelar kegiatan Reses I tahun 2025-2026, baru-baru ini.
“Saya baru beres melaksanakan kegiatan reses I yang difokuskan di Kabupaten Indramayu. Dari 8 titik kegiatan reses, berbagai aspirasi dan keluhan disampaikan warga, yang paling menonjol itu, soal Pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur, UMKM termasuk juga Koperasi Desa Merah Putih”, ujar Sidkon.
Ia mengatakan, sejak tahun 2017, pengelolaan SMA/SMK dan SLB di bawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
Oleh karena itu DPRD Jabar mendorong pemerataan pendidikan dan terjangkau, dengan menambah USB SMA/SMK Negeri di kecamatan yang belum ada dan menambah Ruang Kelas Baru (RKB).
Ia menegaskan, penambahan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) sangat mendesak, mengingat setiap tahun ajaran baru, selalu ada permasalahan, apalagi ada penerapan sistem zonasi bagi calon siswa SMA.
“Kan kasihan warga yang diwilayahnya tidak ada SMA Negeri, pasti sulit diterima di SMA Negeri di kecamatan lain,” ujar Anggota DPRD Jabar dari Dapil Jabar XII (Kab/kota Cirebon-Kab Indramayu) ini.
Sidkon mengatakan, Pemerintah Indramayu, sudah menyiapkan lahan bekas terminal karangampel (aset Pemkab Indramayu-red) untuk dijadikan USB SMAN Karangampel. Sehingga, pemprov tidak lagi mencari lahan, tinggal menyiapkan anggaran untuk membangun USB-nya.
“Kalau setiap kecamatan di Indramayu telah memiliki SMA dan SMK Negeri, tentunya RLS akan meningkat dan target HLS akan tercapai menuju Pendidikan 12 tahun,” jelasnya.
Sidkon mengatakan, ada beberapa faktor menyebab angka Rata-rata Lama Sekolah di Indramayu terendah se-Jabar dan Nasional. Diantaranya ialah faktor sekolah kurang, faktor ekonomi keluarga, dan faktor pola pikir dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
“Ah ngapain tinggi-tinggi sekolah cukup aja sampai SMP yang penting bisa baca, tulis, langsung cari kerja. Nah pola pikir masyarakat ini, yang harus dirubah, ” ungkap Sidkon.
Menurutnya, untuk merubah pola pikir masyarakat ini memang tidak mudah. Untuk itu, pemerintah harus hadir ditengah-tengah masyarakat. Hadirnya pemerintah untuk masyarakat, untuk meningkat kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan yang berkesinambungan.
(Adi)
