Ono Surono Menilai Kebijakan Pemprov Jabar di Sektor Pendidikan Belum Maksimal

Kota Bandung, BriliaNews.com – Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono, S.T., yang juga kembali menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Barat 2025-2030 menilai, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun 2025, khususnya di sektor pendidikan, masih belum maksimal.

Hal tersebut Ono sampaikan pada kegiatan Evaluasi Akhir Tahun 2025, Ikatan Wartawan Parlemen (IWP) bersama Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono, di Rooftop Gedung DPRD Jabar, Senin (29/12/2025).

Ono mencontohkan kebijakan Pemprov Jabar di sektor pendidikan, salah satunya terhadap pondok pesantren.

Menurut Ono, pesantren merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan indeks pendidikan dan rata-rata lama sekolah di Jawa Barat, yang notabene masih sangat rendah.

Namun demikian, Gubernur menghapuskan bantuan terhadap pondok pesantren dan menggantinya menjadi beasiswa kepada santri yang orang tuanya tidak mampu.

Ia juga menemukan masih banyak pesantren yang menahan ijazah siswanya, akibat tunggakan biaya yang belum dibayarkan, sekalipun sudah ada Surat Edaran Gubernur.

“Kemarin pun pada saat ada surat edaran terkait tidak boleh menahan ijazah, namun faktanya masih banyak pesantren yang menahan ijazah siswa karena tunggakan biayanya yang cukup tinggi. Dan biayanya bukan hanya biaya pendidikan, tapi juga biaya mondok dll,” ujarnya.

Baca Juga  Pembagian Jam Masuk SD, SMP dan SMA, Erwin: Solusi Macet Kota Bandung

Ono mengungkapkan, dengan dihapusnya bantuan pondok pesantren dan dialihkan menjadi beasiswa santri, dari Rp10 miliar yang dianggarkan hanyw terserap Rp5,1 miliar.

Ia mengatakan, yang menjadi pokok permasalahan adalah, pesantren yang di bawah Kementerian Agama ini belum mampu mendata dengan baik para santri yang orang tuanya tidak mampu.

“Jadi ke depan Gubernur bersama Kemenag Kanwil Jabar, harus benar-benar bisa menyajikan data, sehingga semua santri yang orang tuanya tidak mampu dapat memperoleh bantuan dari Pemprov Jabar,” tegasnya

Demikian pula sekolah swasta, yang Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) nya dihapuskan, lalu berubah menjadi beasiswa untuk siswa yang orang tuanya tidak mampu.

Ono menegaskan, program ini juga butuh proses pendataan yang lebih baik lagi.

“Bukan hanya berdasarkan data sensus desil 1-5 yang sudah ada di sistem. Kita melihat di lapangan banyak rakyat yang tidak mampu, namun tidak masuk ke dalam data tersebut,” paparnya.

Baca Juga  Komda Lansia Kota Bandung Harus Bikin Gebrakan Greget, Jangan Hanya Seremonial!

Menurut Ono, Gubernur tidak boleh hanya berpatokan pada data di sistem, namun juga harus melihat kondisi riil masyarakat di bawah, yang nanti akan di korelasikan salah satunya dengan Perda Kependudukan yang saat ini masih di bahas di DPRD.

Hal tersebut dikarenakan perda ini membuka akses bagi Pemprov Jabar untuk bisa membantu rakyat yang tercover oleh sistem pendataan rakyat yang tidak mampu.

“Kalau ini tidak dilakukan, saya khawatir, indeks pendidikan di Jabar, angka putus sekolah, angka rata-rata sekolah tidak akan berubah.

Menurut Ono Surono di tahun 2026, program beasiswa akan terus dilanjutkan.

“Program beasiswa akan terus berlanjut di 2026, ada beasiswa untuk santri dan siswa di sekolah-sekolah, dengan catatan hibah-hibah tetap tidak ada, diganti dengan beasiswa,” pungkas Ono.

Pewarta: Adi
Editor. : Afrida