Kab. Indramayu, BriliaNews.com – DPRD Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya pembaharuan data yang disertakan dalam setiap usulan kebutuhan aspirasi setiap desa.
Update data menjadi penting agar usulan tersebut dapat diprioritaskan dalam program perencanaan pembangunan Jawa Barat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun Sidang 2025-2026 di Kabupaten Indramayu, Sabtu (7/2/2026).
Menurut Ono, dari sekitar 300 desa di Indramayu hanya 18 desa yang berhasil lolos dalam aplikasi Sistem Informasi pemerintahan Daerah (SIPD).
Hal tersebut salah satunya disebabkan adanya pemangkasan anggaran pusat untuk daerah, termasuk pemerintahan desa sehingga SIPD menjadi lebih selektif dan kompetitif.
“Adanya SIPD tersebut sebenarnya untuk memudahkan aspirasi program prioritas di desa-desa. Sebab, yang punya rakyat sebenarnya kan pemerintah desa,” ucap Ono.
Ono menambahkan, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam mengusulkan program prioritas pembangunan desa melalui SIPD tersebut.
Dalam hal ini, perangkat desa khususnya operator SIPD harus sering mengecek usulan-usulan yang sudah diinput ke dalam SIPD tersebut, sehingga SIPD menerima usulan-usulan itu dengan status indikatif.
“Operator ini harus selalu mengecek dan terus berkoordinasi dengan pihak Bappeda agar usulannya diterima,” katanya.
Lebih jauh Ono menekankan, setiap desa harus selalu mengkomunikasikan dengan pihak terkait agar usulan tersebut dapat dikawal dengan baik.
Ia menjelaskan, saat ini DPRD provinsi memiliki keterbatasan anggaran untuk desa, namun hal itu bukan sebagai kendala yang dapat menghambat pembangunan desa.
Pada prinsipnya, dewan provinsi akan mengawal setelah usulan tersebut sudah ditetapkan besaran anggarannya dalam SIPD.
“Kuncinya, akan kami kawal setelah usulannya masuk sistem dan menjadi program prioritas dalam sistemnya,” tutup Ono.
(Adi/ adv)
