Gandeng KPK, Pemprov Jabar Bentengi Pejabat dan Keluarga dari Praktik Korupsi

Kota Cimahi, BriliaNews.com – Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, menegaskan pentingnya menjunjung tinggi integritas bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat beserta pasangan masing-masing selama mengemban amanah dan melaksanakan tugas.

Penegasan tersebut disampaikan Wagub saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas hasil kolaborasi Pemda Provinsi Jabar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Jalan Kolonel Masturi Kota Cimahi, Jumat (24/7/2026).

Mengusung tema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi”, kegiatan ini diikuti oleh jajaran pejabat eselon II, yakni setingkat kepala dinas, kepala biro, dan kepala badan beserta suami atau istri masing-masing.

Baca Juga  Pastor Aloysius Wahyu Apresiasi Silaturahmi dan Doa Bersama di Pendopo Kota Bandung

“Agar tetap berintegritas, tidak ada niat untuk melakukan korupsi maupun menerima gratifikasi. Tujuan utamanya agar ketika mengakhiri masa jabatan nanti, seluruh pejabat dapat menyelesaikannya dengan husnul khatimah,” ujar Erwan.

Menurut Erwan, pendidikan antikorupsi yang diinisiasi bersama KPK ini merupakan langkah preventif yang esensial.

Ia berharap jangan sampai ada tuntutan gaya hidup dari keluarga—terutama suami atau istri— yang justru membebani tugas pasangannya sebagai pelayan masyarakat.

“Seperti yang dicontohkan oleh perwakilan KPK, sering kali seseorang sudah berniat bekerja dengan integritas, namun karena desakan dari pasangannya, akhirnya terjerumus korupsi. Makanya kita undang pasangannya dalam pendidikan ini agar mereka memahami bagaimana cara memberikan support yang positif,” tuturnya.

Baca Juga  Pendopo Kota Bandung Jadi Rumah Baru Bagi Musisi Lokal

Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menyampaikan, upaya melawan korupsi tidak selalu tentang penindakan, tetapi juga mencakup pendidikan, pencegahan, dan pelibatan masyarakat.

Ibnu menyebutkan, bukan hanya pribadi sang pejabat yang harus dibentengi, tetapi pasangannya juga harus menjadi pendukung utama agar tindak pidana korupsi tidak terjadi.

“Keluarga atau pasangan yang berintegritas adalah mereka yang memberikan kesejukan di dalam rumah tangga. Hal ini mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kemampuan dan penghasilan masing-masing. Setidaknya, pasangan menjadi pengingat utama untuk tidak melakukan korupsi,” jelas Ibnu.

(Ida)