Kota Bandung, BriliaNews.com – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Darwisman memaparkan sejumlah program unggulan TPAKD yang telah berjalan di Jawa Barat, pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat dan Rapat Pleno TPAKD Semester II Tahun 2026 di Bale Gede Pakuan, Kota Bandung, Jumat (20/11/2026).
Program tersebut mencakup pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, hingga upaya memperluas akses pembiayaan formal.
Salah satu program yang disorot adalah Berehan, yakni program pengembangan komoditas peternakan domba dan kambing yang kemudian diperkuat dengan tabungan kurban bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat.
Darwisman melihat potensi ekonomi dari program tersebut sangat besar, mengingat Jawa Barat merupakan salah satu daerah penghasil domba dan kambing di Indonesia.
“Kalau dari ASN saja bisa kita dorong, hampir 400.000 lebih ASN se-Jawa Barat bisa rata-rata ikut tabungan kurban ini. Tidak terbayang bagaimana pergerakan ekonomi Jawa Barat untuk daging domba,” ungkapnya.
Selain Berehan, terdapat program Asmik Jabar atau asuransi mikro bagi petani Jawa Barat yang sebelumnya meraih penghargaan nasional dalam Financial Literacy Award.
OJK Jabar juga mengembangkan Kampung Bersih Rentenir, Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), serta berbagai program inklusi keuangan lainnya, termasuk Dia Kita bagi penyandang disabilitas, Gerakan Literasi Inklusi Saham Jabar, Ekosistem Keuangan Inklusif berbasis wilayah dan potensi daerah, serta program literasi keuangan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Namun, Darwisman memberikan perhatian khusus terhadap persoalan praktik rentenir atau yang dikenal masyarakat dengan istilah bank emok. Menurutnya, upaya pemberantasan praktik tersebut harus dibarengi dengan penyediaan alternatif pembiayaan formal yang mudah dan cepat diakses masyarakat.
Ia menyebutkan, OJK telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait aspek legalitas aktivitas rentenir. Meski demikian, tantangan berikutnya adalah memastikan kebutuhan pembiayaan masyarakat tidak justru dialihkan kepada pinjaman online ilegal.
“Jangan sampai sudah kita larang rentenir, masyarakat butuh, tetapi tidak ada. Ini malah khawatirnya rentenir tidak boleh, masyarakat justru beralih ke pinjaman online ilegal,” tambahnya.
Karena itu, ia mendorong perbankan dan lembaga jasa keuangan untuk bersama-sama mengisi kebutuhan pembiayaan masyarakat melalui layanan formal yang mudah dijangkau.
Dalam Rakorda tersebut, TPAKD Jawa Barat juga menetapkan komitmen pengembangan agroforestri kakao, kopi, dan kelapa sebagai salah satu program kerja tahun 2027.
Program tersebut akan diarahkan ke Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis, Subang, Sumedang, Sukabumi, dan Kota Banjar.
Pengembangannya dilakukan melalui optimalisasi lahan kritis, lahan tidur, serta ruang di bawah tegakan tanpa mengganti tanaman eksisting. Pelaksanaannya akan didukung skema pembiayaan adaptif dan pendampingan berkelanjutan.
Melalui komitmen tersebut, Pemprov Jabar bersama TPAKD kabupaten/kota diharapkan mampu memperluas akses keuangan, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, membuka kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan.
Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, pengembangan komoditas unggulan kakao, kopi, dan kelapa tidak bisa hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Petani juga harus mendapatkan kepastian pasar, kemitraan industri, fasilitas pengolahan, hingga akses pembiayaan yang sesuai dengan siklus usaha perkebunan.
“Pengembangan ketiga komoditas kakao, kopi, dan kelapa ini harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi juga perlu memastikan adanya kepastian pasar, kemitraan dengan industri, fasilitas pengolahan, serta pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha perkebunan,” ujar Erwan.
Menurutnya, akses keuangan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan agroforestri. Skema pembiayaan perbankan perlu mempertimbangkan bahwa tanaman perkebunan memiliki siklus produksi yang berbeda dengan usaha perdagangan atau sektor ekonomi lainnya.
“Skema pembiayaan perlu lebih adaptif terhadap siklus tanaman tahunan. Antara lain melalui masa tenggang pembayaran atau grace period, angsuran yang disesuaikan dengan musim panen, pembiayaan berbasis klaster, serta kemitraan dengan offtaker,” katanya.
Erwan bahkan secara khusus meminta agar lembaga keuangan mempertimbangkan pola pembayaran kredit berdasarkan hasil panen, bukan semata-mata angsuran bulanan.
“Kan biasanya kalau angsuran itu per bulan. Nah, kalau bisa nanti dibuat per panen,” ucapnya.
Selain pembiayaan, Erwan menekankan pentingnya penguatan kelembagaan petani. Kelompok tani perlu didorong berkembang menjadi koperasi profesional yang memiliki tata kelola baik dan memenuhi persyaratan perbankan atau bankable.
Peningkatan literasi keuangan serta pendampingan administrasi usaha juga dinilai penting agar petani tidak hanya menjadi penerima pembiayaan, tetapi mampu mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
“Saya berharap pengembangan agroforestri kakao, kopi, dan kelapa ini dapat menjadi momentum untuk menggeser pola pembangunan yang semata-mata mengandalkan bantuan pemerintah menuju ekosistem usaha yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan,” tutur Erwan.
Ia menegaskan, TPAKD harus mengambil peran sebagai katalisator sekaligus penghubung antara potensi ekonomi daerah dengan sumber pembiayaan. Dengan demikian, program pengembangan komoditas unggulan tidak berhenti pada kesepakatan rapat, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program yang memberikan manfaat langsung bagi petani dan pelaku usaha.
“TPAKD perlu memastikan bahwa program pengembangan komoditas unggulan daerah didukung oleh akses keuangan yang tepat, kemitraan usaha yang jelas, serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah,” katanya.
(Adi)






