Kota Bandung, Brilianews.com – Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di Jawa Barat, mengakibatkan penurunan anggaran operasional pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jabar, Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menyatakan, refocusing anggaran menyebabkan anggaran operasional tersisa 60 persen.
Hal ini sangat berdampak pada kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, walupun beberapa program masih bisa berjalan.
“Tidak disadarinya oleh pemerintah Jawa Barat, bahwa pemotongan anggaran kepada Diskuk akan berdampak besar. Karena dinas ini berhubungan langsung dengan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) ,” ucap Yunandar usai rapat evaluasi kegitan 2021 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (06/09/2021).
Yunandar menambahkan, untuk membangkitkan perekonomian, konsentrasinya ada di UMKM. Jadi, anggaran bagi mitra Komisi II, seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar bukannya dikurangi.
“Anggrannya justru harus ditingkatkan, dan menjadi prioritas utama, dibandingkan yang lain. Misal sektor pendidikan yang sudah sangat besar anggarannya, kemudian sektor infrastuktur yang harusnya pada saat pandemi menjadi prioritas nomer sekian,” jelas Yunandar.
Lebih lanjut Yunandar berpendapat perlu dilakukan digitalisasi UMKM, agar kedepannya baik jangka pendek atau jangka panjang pelaku usaha mikro, kecil dan menengah siap dalam menghadapi era ekonomi digital.
“Saya minta Diskuk, bagaimana sebesar-besarnya mendigitalkan pelaku UMKM, agar siap menghadapi era ekonomi digital, ” ujarnya.
“Kemudian untuk menghadapi kondisi pandemi yang memang mensyaratkan lebih banyak bergerak di marketing digital atau di market place dibandingkan secara offline dan itu akan sangat membantu,” tandasnya. (Adi)
