Bandung, Brilianews.com – Pemilu Presiden- Wakil Presiden RI tahun 2024, akan menjadi fenomena yang cukup menarik karena praktis akan ada figur baru yang muncul sebagai tokoh yang akan ikut dalam suksesi kepemimpinan di Indonesia.
Akan banyaknya tokoh muda baik dari kalangan elit partai maupun dari luar partai yang muncul, menjadi dinamika politik di tahun 2024.
Namun demikian, elit-elit parpol seperti Erlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani dan Prabowo Subianto, menunjukkan dinamika pada Pilpres 2024 masih didominasi elit parpol.
Hal itu mengemuka pada diskusi media
bertema “Road to Pilpres 2024: Survei, Konvensi, atau Jalan Lain” , di Anatomi Coffee Bandung, Kamis (18/11/2021).
Direktur Operasional & Strategi Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) Idil Akbar mengatakan selain elit parpol seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Erlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, Prabowo Subianto, sejumlah pemimpin daerah non partai seperti Ridwan Kamil dan Anis Baswedan juga masuk bursa Capres 2024 dalam berbagai survey yang dilakukan lembaga survey.
“Secara politik calon dari luar partai memang sudah cukup mumpuni, namun banyak perdebatan parpol mana yang akan mengusung mereka sebagai capres di 2024,” katanya.
Idil Akbar menegaskan UU Pemilu masih membatasi calon yang akan maju pada Pilpres, yakni harus diusung oleh parpol bukan individu.
“Jadi parpol yang akan mencalonkan, tiket untuk bisa maju sebagai capres, ” ujarnya.
Untuk menuju Capres 2024, apakah melalui konvensi, survey atau jalan lain ?
Dalam konteks konvensi, menurut Idil Akbar nampaknya sangat kecil parpol membuka ruang untuk konvensi, terlebih beberapa partai besar sudah mulai mempromosikan elit-elit di parpol.
Apalagi berdasarkan pengalaman, partai yang menggelar konvensi tidak dapat mengusung calon hasil konvensi, karena terbentur pada presidential threshold (pres-t) atau ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai untuk dapat mengajukan capres dan cawapres.
Angka pres-t yang ditetapkan yakni 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif (pileg) sebelumnya.
“Saat ini hanya PDIP yang bisa mengajukan Capres sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain, ” ucap dia.
Bila calon diajukan berdasarkan hasil survey, menurut Idil bisa, tapi tidak mudah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
Namun pengabaian terhadap hasil survey akan membuat parpol jadi tidak memiliki arah, karena basis kepemilihan semua bersumber dari masyarakat.
“Karena itu, survey menjadi salah satu alat untuk mengukur calon disukai dan dipilih oleh masyarakat, ” katanya.
Lalu jalan lain untuk bisa dicalonkan sebagai Capres di 2024, tidak ada kecuali melalui parpol kecuali undang-undang Pemilunya di rubah.
Menanggapi hal itu Guru Besar Politik Keamanan Unpad Prof. Muradi mengatakan konvensi dan survey harusnya linier. Konvensi muncul karena ada harapan dapat merekrut calon dari luar partai.
Namun kata Muradi ada satu persyaratan bila konvensi akan dilakukan, yakni partai tersebut minimal punya kemampuan mengusung calon nya sendiri.
“Kalau modelnya seperti sekarang ini, agak berat. Tahun 2009 ketika Anis Baswedan terpilih pada konvensi yang digelar partai Demokrat, kebingungan karena waktu itu partai tersebut belum bisa mengusung sendiri, ” tuturnya.
Selain itu kata Muradi problem public figure seperti nama AHY, Ganjar, Puan tidak ada masalah karena mereka ada di parpol. Tapi masalahnya lembaga survey jadi problem tersendiri.
“Ahirnya karena keterbatasan finansial seolah mendorong figur baru, padahal sebenarnya untuk melihat apakah figur-figur tersebut bisa dieksplore atau tidak ” sambung Muradi.
Jalan lain, Muradi mengusulkan parpol terbuka karena ada calon yang menarik seperti Ridwan Kamil, Anis Baswedan dan Andika Perkasa.
“Tapi jangan partai yang meminta. Kalau partai yang melamar, kerja partai nya tidak muncul. Suka tidak suka, parpol jadi penentu Capres 2024,” ujarnya.
“Saran saya calon dari non partai, harus berusaha door to door dari awal membangun hubungan baik dengan parpol, agar bisa maju pada Pilpres 2024. Saya tidak bisa bayangkan orang sekaliber RK dan Anis Baswedan, karena ada ego sentris mereka tidak diusung, sangat besar kemungkinannya,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Ono Surono menerangkan , PDIP mempunyai mekanisme yang baku dalam menentukan calon yang akan diusung untuk Pilpres 3024.
“Penetapan calon presiden/ wakil presiden itu merupakan hak prerogratif ketua umum, sehingga nanti metodanya ketua umum yang buat,” tetang dia.
Namun demikian survey tetap dijadikan srbagai parameter tapi bukan sebagai patokan untuk mengukur popularitas dan elektabilitas calon yang nanti direkomendasikan.
Walau begitu, ia menambahkan, PDIP tidak hanya mendukung calon yang unggul dalam survey.
“Kita punya track record, kita mengusung calon yang walaupun popularitas dan elektabilitasnya rendah pada saat awal survey, tapi kita kerja, dorong, dan kita yakin dia mampu, toh direkomendasikan juga,” ujar Ono Surono.
Berkaitan dengan konvensi, Ono Surono menegaskan PDIP tidak mengenal konvensi.
“Kita tidak mengenal konvensi. Kita mengenalnya penjaringan dan penyaringan kepala daerah, wakil kepala daerah. Calon presiden itu mutlak, adalah hak prerogratif ketua umum,” pungkasnya. (Ida)
