Kota Bandung, BriliaNews.com – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) nasional, Letjen TNI Suharyanto menilai, pola penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Barat sudah berjalan baik sesuai dengan strategy yang ditetapkan
Suharyanto yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengatakan hal itu kepada wartawan usai memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan PMK di Jawa Barat, di gedung Sate kota Bandung, Jum’at (29/7/2022).
PMK adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular, yang menyerang semua hewan berkuku belah/genap, seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba termasuk juga hewan liar seperti gajah dan rusa.
Rakor yang dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, diikuti unsur dari Pemdaprov Jabar dan kabupaten/ kota se Jabar dan dilaksanakan secara hybrid.
“Kami dari Satgas nasional hadir disini melanjutkan pendampingan kepada Satgas daerah provinsi dan kabupaten/ kota dalam penanganan PMK di Jawa Barat,” ujarnya.
Suharyanto mengatakan, dalam penanganan PMK ada empat strategi utama, yakni biosecurity, pengobatan, vaksinasi dan pemotongan bersyarat.
Ia menilai satgas provinsi Jabar maupun satgas kabupaten kota se Jabar, telah melaksanakan angkah-langkah strategi tersebut dengan baik. Artinya, pola penanganan PMK sudah berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam hal bantuan untuk pemotongan bersyarat, dikatakannya sudah keluar keputusan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
“Peternak kecil yang kehilangan ternaknya karena terinfeksi PMK, disamping mendapat bantuan pemotongan bersyarat dari APBN, juga ada bantuan anakan,” katanya.
Besarnya bantuan hewan yang dipotong bersyarat untuk sapi dan kerbau masing-masing Rp10 juta per ekor, sedangkan domba dan kambing Rp1,5 juta dan babi Rp2 juta per ekor.
Untuk pengadaan vaksin, menurutnya saat ini masih diimport sambil menunggu produksi vaksin dalam negeri.
Ditargetkan, September 2022 mendatang, Indonesia sudah bisa memproduksi vaksin PMK sendiri.
Sehingga, dalam waktu yang tidak terlalu lama, diharapkan PMK dapat teratasi dan hilang dari bumi Indonesia khususnya Jawa Barat.
“Kebutuhan vaksinasi dan operasional vaksinasi semuanya sudah bisa teratasi, atas kerjasama dan sinergi pusat dan daerah sampai ke tingkat desa dan peternak,” ucapnya.
Terkait biosecurity yakni penanganan mulai dari kandang, RT/ RW/ desa/ kecamatan sampai provinsi, Suharyanto mengingatkan ada beberapa event di Jabar yang harus benar-benar diawasi seperti seni ketangkasan dan kontes domba garut.
Suharyanto memahami banyak yang ekonominya bergantung dari tradisi tersebut.
“Selama bisa menjamin ternaknya tidak terinfeksi PMK, silahkan dilaksanakan tapi dengan biosecurity ketat,” tandas dia.
Sementara itu ketika menghadiri rakor, Dekan Fakultas Peternakan Unpad Rahmat Hidayat, mengingatkan potensi PMK pada ternak-ternak liar seperti rusa, banteng dll.
“Bila hewan liar itu tertular (PMK), seperti rusa di hutan lindung, akan jadi endemik. Hewan-hewan ini sebetulnya harus divaksin,” tuturnya.
Menanggapi hal itu,
Suharyanto meminta Satgas provinsi dan kabupaten/ kota, untuk tidak hanya memantau ternak yang dikandang, tapi juga meninjau hewan-hewan liar berkuku belah termasuk yang ada di kebun binatang karena PMK bisa menular ke hewan-hewan liar.
“Satgas nasional juga akan berkunjung ke kebun-kebun binatang termasuk cagar alam, untuk mengecek bila ada hewan kuku genap yang terinfeksi PMK dengan mengambil sampel dari hewan tersebut ,” pungkasnya. (Afr)
